Berita

  • Home
  • Berita
  • Penyelenggaraan W20 di Papua Barat Lahirkan 6 Rekomendasi Moral

Penyelenggaraan W20 di Papua Barat Lahirkan 6 Rekomendasi Moral

  • adminkowani
  • 9 June 2022
News Image

Acara plenary keempat rangkaian kegiatan Women 20 yang mengangkat priority issue “Inclusive Economic Growth to Build Resilience: Focus on Rural Women and Women with Disabilities”, berlangsung selama 2 hari, pada tanggal 8–9 Juni 2022 di Hotel Aston, Manokwari, Papua Barat dan dilaksanakan secara luring (offline) maupun daring (online).

Melalui acara ini, W20 ingin menyoroti pentingnya mengakui keragaman di antara perempuan dan memberikan rekomendasi yang menargetkan disadvantaged women, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan dan mereka yang memiliki disabilitas. W20 juga ingin berusaha membuat akses digital, pendidikan, dan perawatan kesehatan yang lebih inklusif.

Acara ini melahirkan sejumlah gagasan bersama yang nantinya akan dibawa ke forum yang lebih tinggi, yaitu KTT G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan November mendatang.

Gagasan-gagasan tersebut kemudian dikenal sebagai 6 rekomendasi moral W20 dan tercantum dalam “Pesan Manokwari tentang Perempuan Pedesaan dan Disabilitas”.

Adapun dokumen yang berisikan pesan-pesan tersebut diberikan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw kepada Ketua Umum Kowani, Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd pada malam penutupan acara, Kamis (9/6).

Paulus juga berharap agar para delegasi dapat menjadi duta Papua Barat dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut ke dunia internasional.

Adapun keenam pesan moral yang dimaksud secara keseluruhan adalah:

  1. Mendorong terbentuknya dunia yang damai dan bumi yang layak huni, bebas dari diskriminasi, konflik, dan perang serta menyerukan penghentian tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di berbagai belahan dunia.
  2. Mendorong diberikannya perhatian yang lebih dan adanya kebijakan yang pro kepada peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan disabilitas sesuai nilai-nilai kemanusiaan.
  3. Memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya bagi perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dasar (seperti kesehatan dan pendidikan), pelayanan publik, dan sumber-sumber pendapatan dan ekonomi dalam rangka kemandirian dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
  4. Mempercepat pembentukan kebijakan yang lebih permanen melalui legislasi atau produk regulasi yang melindungi dan meningkatkan kapasitas perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas bagi negara atau daerah yang belum memiliki produk hukum tersebut.
  5. Kami mendukung penuh langkah-langkah konkrit dalam upaya peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas oleh pemerintah masing-masing negara dan daerah sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan sumberdaya manusia, dan penyelamatan lingkungan hidup dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
  6. Secara khusus terkait event ini, kami mendukung Kebijakan Negara membangun dari Pinggiran sesuai Visi Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo, kebijakan tersebut mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas sesuai semangat Pembangunan Berkelanjutan.

Create Comment

Your email address will not be published.