Sejarah

70. GABUNGAN USAHA PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM
( GUPPI )

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GUPPI adalah suatu LSM
yang berlandaskan agama Islam, berdiri sejak bulan Maret 1950.
Sebagai suatu LSM, GUPPI mempunyai tujuan mencerdaskan
masyarakat dan bangsa melalui jalur pendidikan baik formal maupun
nonformal. Sehubungan dengan jalur pendidikan tersebut GUPPI telah
memiliki lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak
(TK) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT).

GUPPI adalah sebuah LSM yang terdiri dari lembaga dan perorangan, lembaga pendidikan
dan perorangan adalah para kyai, mubaligh-mubalighot, guru agama sampai masyarakat luas
yang berminat untuk bergabung pada organisasi ini baik laki-laki maupun perempuan.
Keikutsertaan wanita dalam LSM GUPPI cukup mempunyai peranan penting, hal ini
terbukti dengan dibentuknya Departemen Wanita dan Kesejahteraan Keluarga, yang pada
mulanya bernama Bidang Wanita.

Sebagai salah satu kegiatan yang menonjol dari wanita GUPPI adalah keterlibatan/
keikutsertaannya dalam Proyek Kelangsungan Hidup Anak (PKHA), yang merupakan
kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan UNICEF, dari tingkat Pusat sampai tingkat
Kecamatan yang meliputi 11 Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi
Selatan dan N.T.T).

Sebagai tenaga pelaksanaannya LSM GUPPI mempunyai 281 orang supervisor dan
3570 orang motivator yang tugasnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Mereka
itu tersebar diseluruh Provinsi daerah cakupan tersebut. Sebagaian besar dari para supervisor
dan motivator tersebut adalah para guru agama yang mengelola kelompok-kelompok pengajian
dilingkungkan masing-masing.

VISI DAN MISI ORGANISASI

1. Visi.
Terwujudnya masyarakat Pancasila yang diridhoi Allah SWT.

2. Misi
Terbentuknya manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta
bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.