Pembukaan Pertemuan tahunan komisi status perempuan (Commission on the Status of Women – CSW) ke 63 yang merupakan komisi fungsional dari dewan ekonomi dan sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (Economic and Social Council – ECOSOC) yang mempromosikan hak-hak perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sipil, sosial dan pendidikan, dilaksanakan pada hari Senin, 11 Maret 2019 bertempat di Assembly Hall Markas Besar PBB di New York.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekjen PBB, António Manuel de Oliveira Guterres, wakil tetap duta besar RI Indonesia di New York, Perwakilan dari negara-negara anggota PBB, badan-badan PBB, dan organisasi non-pemerintah (LSM). Dari Indonesia hadir antara lain pejabat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang sekaligus Ketua Umum Pita Putih Indonesia (PPI), Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd.
Kowani adalah satu-satunya organisasi federasi di Indonesia yang mempunyai permanen status sebagai anggota UN Women dan ECOSOC. Ibu Giwo hadir didampingi beberapa pengurus Kowani yaitu Hadriani Uli Silalahi, Tantri Dyah Kiranadewi.,SE.,Ak, Ir.Sharmila, MSi, Lisye Sinulingga, SH.,MH, Farahdibha Tenrilemba.,SS, Sylvia Mogot.
Sedangkan dari Pita Putih Indonesia (PPI) yang merupakan anak organisasi Pita Putih Internasional (Global White Ribbon Alliance) yang mendukung keselamatan ibu hamil, melahirkan dan nifas serta bayi baru lahir, yang turut mendampingi antara lain Ir. Wincky Lestari dan DR. dr. Lucy Widasari.,MSi.
Ketua komisi status perempuan H.E. Geraldine Byre Nason dari Irlandia dalam sambutannya menyatakan sangat peduli terhadap masalah perempuan di dunia termasuk masalah disabilitas. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebanyak 830 perempuan di dunia meninggal setiap hari akibat komplikasi kehamilan atau melahirkan. Tema utama yang diangkat pada pertemuan CSW pada tanggal 11 hingga 22 Maret di New York 2019 adalah sistem perlindungan sosial, akses ke layanan publik dan infrastruktur berkelanjutan untuk kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Sedangkan tema khusus diantaranya adalah pemberdayaan perempuan dan kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Kesimpulan yang akan disepakati dari tema prioritas pada CSW 63 ini adalah hasil tema prioritas yang dinegosiasikan oleh semua negara anggota, mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan dalam pelaksanaan sebelumnya serta membuat rekomendasi yang berorientasi pada tindakan bagi seluruh negara maupun badan antar pemerintah yang terkait, yang bertujuan untuk mendorong tindakan lanjutan sehingga dapat mempercepat realisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.
Pada kesempatan tersebut Ibu Giwo yang juga anggota National Alliance Council (NAC), serta Vice President International Council of Women (ICW), mengatakan bahwa sesuai dengan tema utama yang diangkat pada pertemuan komisi status perempuan di markas PBB, Indonesia dibawah kepemimpinan Bapak Jokowi telah melaksanakan akses bagi layanan publik dan infrastruktur berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan perempuan untuk kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Perlu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki khususnya dalam proses pembangunan, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hal ini antara lain dapat diperoleh melalui pengalaman dari berbagai negara di dunia yang dipresentasikan dalam pertemuan komisi status perempuan di New York kali ini dimana terdapat 330 side event dari berbagai negara di dunia.