1. Dr. Hj. Marlinda Irwanti Poernomo, SE, M.Si.

2. Nannie Hadi Tjahjanto

3. Prof. Dr. Masyitoh Chusnan, M.Ag.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto menerima Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi.

Giwo mengaku tidak menyangka dan mengira dirinya bakal menerima penghargaan tersebut.

“Merasa sangat terhormat atas penghargaan yang telah diberikan kepada saya berupa gelar tanda jasa kehormatan dari Presiden RI di Istana Negara,” ujar Giwo dalam siaran pers, Rabu (14/8/2024).

Selama ini, Giwo menyatakan, membaktikan dan mendedikasikan diri terhadap program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak.

“Kami jalankan sesuai dengan organisasi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat untuk menjalankan program-program nyata. Yang memang saya dedikasikan dengan tulus dan ikhlas tanpa rasa pamrih,” ungkapnya.

Giwo mendedikasikan Bintang Mahaputra itu untuk Kowani dan seluruh perempuan Indonesia, sebagai suntikan semangat, menjadi motivasi dan inspirasi, untuk terus maju, berdaya dan naik kelas.

“Peran para perempuan senjata penting bagi pembangunan bangsa dan negara ini,” ingat Giwo.

Dia juga berharap, semakin banyak yang melihat permasalahan perempuan dan anak-anak di sekitarnya.

“Nah siapa lagi yang berbuat kalau bukan kita, sebagai perempuan sebagai ibu bangsa,” imbuhnya.

“Kami diamahkan dan para founding mother untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada masa-masa lalu yang terus kita perjuangkan,” ucap Giwo.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi, serta Ketua dewan GTK Hadi Tjahjanto dan jajarannya atas pemberian penghargaan ini.

Terima kasih yang mendalam juga kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Ayu Puspayoga, serta seluruh jajaran kementerian yang telah memperjuangkan penghargaan ini.

“Dukungan dan kerja sama dari kementerian sangat berarti bagi kami dalam upaya kami untuk memberdayakan wanita dan melindungi anak-anak di seluruh negeri,” jelas Giwo.

Penghargaan ini, lanjutnya, bukan hanya merupakan prestasi pribadi, tetapi juga merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama dari semua pihak.

Baik anggota Kowani, mitra, dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam program-program yang mereka jalankan.

“Ini adalah dorongan bagi kami untuk terus melanjutkan misi kami dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak-anak di Indonesia sebagai Ibu Bangsa,” terang Giwo.

Dia juga menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru menjadi motivasi tambahan untuk terus bekerja lebih keras dalam upaya memperjuangkan hak dan kesejahteraan wanita.

“Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup wanita di Indonesia dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan,” tandas Giwo.

Derap langkah Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di tengah masyarakat, dan keikutsertaan wanita dalam berbagai bidang pembangunan, tak terlepas dari peran para perintis pergerakan wanita dahulu kala. Kemudian, diiringi pertumbuhan organisasi-organisasi wanita yang dilatarbelakangi berbagai aspirasi dan sebagian besar merupakan bagian dari organisasi pemuda yang telah ada.

Sumpah persatuan dan kesatuan yang diikrarkan dalam Kongres Pemoeda pada 28 Oktober 1928, membakar semangat pergerakan wanita Indonesia untuk menyelenggarakan Kongres Perempoean Indonesia yang pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Tema pokok kongres adalah menggalang persatuan dan kesatuan antara organisasi wanita Indonesia yang pada waktu itu masih bergerak sendiri-sendiri. Kongres tersebut telah berhasil membentuk badan federasi organisasi wanita yang mandiri dengan nama Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI).

Peristiwa besar pada 22 Desember itu dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan wanita Indonesia. PPPI mengalami perubahan nama beberapa kali, pada 1929 menjadi Perikatan Perkoempoelan Isteri Indonesia (PPII). Pada 1935, PPII berganti nama menjadi Kongres Perempoean Indonesia dan pada 1946 menjadi Kowani hingga saat ini.

Kongres Kowani di Surakarta pada 1948 meneguhkan bahwa Pancasila diterima sebagai landasan dasar organisasi dan nilai-nilainya diinternalisasikan oleh anggota Kowani di seluruh Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional. Perjuangan untuk kesetaraan hak perempuan secara vokal disuarakan sebagaimana bunyi Pancasila nomor lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Perempuan memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan jaminan perlindungan atas pekerjaan yang digeluti. Kongres Kowani pada 1949 di Yogyakarta secara spesifik menuntut penyediaan jaminan sosial bagi keluarga korban perang, perawatan kesehatan mental dan fisik, penitipan anak, panti asuhan, rumah untuk wanita lanjut usia, kampanye anti-buta huruf, dan dana belajar bagi anak-anak perempuan.

Sebagaimana lambang Kowani yang menggambarkan lima helai daun hijau. Artinya, lima asas Pancasila dengan tujuan organisasi mewujudkan pribadi wanita Indonesia yang maju, mandiri dan berbudi pekerti luhur. Dalam rangka mengisi kemerdekaan agar tercapai masyarakat adil dan makmur, berasaskan Pancasila, serta berdasarkan UUD 1945 yang menjamin persamaan hak-hak warga negara Indonesia.

Kowani telah berkomitmen untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, yang menekankan hak-hak dan martabat setiap individu. Kowani berusaha memastikan dan memperjuangkan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

Dalam mewujudkan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Kowani memainkan peran aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Kowani telah mengadvokasi isu-isu seperti kesetaraan gender, hak-hak perempuan dan anak serta perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Seperti advokasi disahkannya RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), impelementasi UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual), dan UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kowani aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi, yang selaras dengan sila keempat Pancasila, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Kowani berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalamnya, program-program untuk perempuan dan keluarga seperti program gerakan Ibu Bangsa mendorong peningkatan UMKM milik perempuan, Ibu Bangsa Berwakaf, Ibu Bangsa untuk Percepatan Penurunan Stunting, Ibu Bangsa anti zat adiktif/tembakau dan lainnya.

Di sisi lain, kami juga sangat berterima kasih dan apresiasi kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga negara perumus kebijakan Pancasila. Meski terbilang masih muda, BPIP telah concern terhadap isu kesetaraan gender. Serta mengingatkan dan menegaskan kembali, bahwa para pendiri bangsa sudah mengantisipasi isu kesetaraan gender jauh sebelum Indonesia merdeka. Tentunya pada era sekarang, harus terus digencarkan, disosialisasikan dan diimplementasikan.

Bapak Ir. Prakoso, M.M., selaku Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP juga mengharapkan agar arsip Kartini dan arsip Kongres Perempuan Indonesia I (Kowani) dapat menjadi Memory of the World (ingatan kolektif dunia) yang diakui oleh UNESCO.

Didukung BPIP, K/L lain, dan elemen pentahelix, Kowani tidak hanya konseptual, tapi sehari-hari riil. Kowani membantu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan, keadilan sosial, serta pembangunan keluarga dan masyarakat.

Penulis adalah Ketua Umum Kowani, Ketua Umum Pita Putih Indonesia, Vice President International Council Of Women, Pembina Perkumpulan Wanita Pejuang 45, Pembina FKPPI.

Untuk pertama kalinya, pembukaan Hari Kebaya Nasional diperingati pada tanggal 24 Juli 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana hadir untuk mendukung terselenggaranya acara yang sarat budaya tersebut. Pada kesempatan ini, Iriana memperoleh Penganugerahan Ibu Bangsa dari Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Hari Kebaya Nasional 2024 resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 19 Tahun 2023. Penetapan tersebut dikarenakan kebaya merupakan salah satu aset budaya dan memiliki nilai sejarah. Saat Kongres KOWANI X tahun 1950 yang dihadiri oleh Presiden RI Pertama, Soekarno, semua peserta yang hadir menggunakan kain kebaya.

“Apa yang disampaikan Pak Presiden Soekarno pada saat itu adalah peran perempuan sangat penting dalam revolusi dan pembangunan bangsa dan negara. Tanpa perempuan, Indonesia belum merdeka,” jelas Ketua Umum KOWANI, Giwo Rubianto Wiyogo, pada pembukaan puncak acara.

KOWANI sebagai penyelenggara acara puncak peringatan Hari Kebaya Nasional 2024, ingin kebaya menjadi simbol pemberdayaan dan perjuangan perempuan. Lewat kebaya, tidak hanya budaya yang dilestarikan namun juga keberlangsungan dampak bagi industri dan usaha yang beririsan dengan perempuan.

“Ini merupakan jalan panjang dan pekerjaan rumah kita bersama dalam pelestarian identitas budaya bangsa. Kita juga membawa kebaya sebagai warisan budaya ke UNESCO melalui joint nomination bersama beberapa negara anggota ASEAN lainnya seperti Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, dan Malaysia,” jelas Giwo.

Sebanyak 9.250 perempuan berkebaya diungkapkan Giwo ikut memeriahkan acara ini. Beberapa di antaranya merupakan organisasi yang ikut aktif menyuarakan soal kebaya seperti OASE Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin Iriana Jokowi, Cahaya Ladara Nusantara (CLN) yang dipimpin Nanny Hadi Tjahjanto, hingga komunitas seperti Kebaya, Kopi, dan Buku (KKB). Turut hadir pula peserta dari negara-negara Asia Tenggara.

Tema “Lestarikan Budaya dengan Bangga Berkebaya” diangkat pada peringatan Hari Kebaya Nasional perdana. Harapannya, kebaya menjadi warisan budaya yang menyimbolkan perjuangan, kesetaraan, dan pemberdayaan perempuan.

“Dengan menggunakan kebaya, kita juga jadi agen perubahan dalam ekonomi,” tambah Giwo.

Berbicara soal kaitan kebaya dan ekonomi, desainer kebaya ternama, Anne Avantie, menjelaskan bahwa ada berbagai sosok yang terlibat di balik kehadiran sebuah kebaya. Sosok-sosok itulah yang turut menjadi penggerak ekonomi dan memberdayakan perempuan.

“Ada tukang bordir, ada tukang jahit, ada pembuat aksesoris, ada pembatik, ada penenun. Kebaya bukan hanya masalah sebuah baju, ada perjuangan kita untuk sebuah perjalanan kehidupan,” ucap Anne.

Sehari sebelumnya (23/7), telah berlangsung rangkaian acara Hari Kebaya Nasional 2024 berupa KOWANI Expo, yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pameran tersebut dihadiri sekitar 181 UMKM wastra, kerajinan, maupun kuliner dan turut didukung oleh Cahaya Ladara Nusantara. Selain itu, penyelenggaraan Hari Kebaya Nasional 2024 oleh KOWANI ini turut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Selain acara utama yang dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 23 dan 24 Juli 2024, beberapa side event telah berlangsung sebelumnya. Seperti acara berkebaya pada saat car free day tanggal 14 Juli lalu dan diramaikan oleh sekitar 3 ribu peserta.

Hari Kebaya Nasional (HKN) 2024 diisi dengan rangkaian kegiatan oleh Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Puncak acara itu dikemas dalam Kowani Expo di Istora Senayan, Jakarta (23/7).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir membuka acara itu. Menurutnya, pemerintah terus memberikan perhatian bagi pengembangan usaha pelaku UMKM dari kalangan perempuan melalui sejumlah fasilitas kebijakan.

Kondisi ini menjadi peluang bagi dunia usaha terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini, UMKM sendiri tengah di dominasi oleh kaum perempuan dengan persentase sebanyak 64,5% dari pelaku UMKM atau sekitar 37 juta orang.

“UMKM ini adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dengan hampir 90% tenaga kerja kita bekerja di sektor UMKM. Akan terus kita dorong dengan fasilitas yang disediakan,” kata Airlangga.

Pemerintah saat ini telah menyediakan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro untuk Ibu Rumah Tangga dengan bunga yang relatif rendah. Untuk tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan plafon KUR sebesar Rp280 triliun.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia tengah berupaya untuk bergabung dengan kelompok negara maju dalam keanggotaan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).Saat ini, Pemerintah tengah menjalani masa aksesi keanggotaan dan diproyeksi akan selesai dalam waktu 3 tahun mendatang.

Diharapkan agar kaum perempuan juga dapat mengambil peran dalam mengawal proses aksesi keanggotan OECD tersebut. Mengingat dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 silam, kaum perempuan telah turut mengambil bagian dalam berbagai isu penting melalui forum Women20 (W20).

“Untuk menunjukan Indonesia masuk menjadi negara maju maka kita perlu membuat standar praktis yang setara dengan 38 negara-negara maju. Indonesia sudah masuk aksesi dan 3 tahun diperkirakan bisa masuk anggota OECD,”jelasnya.

Sementara itu Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan, salah satu peristiwa besar dalam sejarah kebaya adalah ketika digelar Kongres Wanita Indonesia X tahun 1964 di Istora Senayan, Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Presiden Soekarno dengan peserta 7000 perempuan yang mengenakan kain kebaya.

Peristiwa bersejarah itulah yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2023 tentang penetapan Hari Kebaya Nasional. Dengan terbitnya Keppres tersebut, Kowani berkomitmen untuk terus menggaungkannya.

Untuk HKN 2024, Kowani juga bekerja sama dengan Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) hingga komunitas kebaya. Mengadakan sejumlah rangkaian acara yang menarik bagi masyarakat.

Di antaranya ada lomba berkebaya, parade berkebaya, pameran budaya, Kowani Expo, webinar dan talkshow, webinar bersama UNESCO dan sejumlah lembaga internasional dan Kowani Award.