Mensosialisasikan dan mendorong terlaksananya implementasi:

UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

UU RI yang berkaitan dengan Korupsi dan UU lain yang berkaitan dengan Anak dan Perempuan.

Memberi masukan kepada pemerintah untuk merevisi UU RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan prinsip monogami.

Membantu ditegakkannya supremasi hukum dan konstitusi guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Berperan serta dalam penyempurnaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak ataupun peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Meningkatkan kesadaran hukum secara terus menerus agar kaum perempuan menyadari dan dapat menggunakan hak-haknya secara bertanggung jawab.