Peringatan Sumpah Pemuda Ke-92 Tahun 2020

Live youtube Peringatan Sumpah Pemuda Ke-92 Tahun 2020

YOUTUBE.COMSumpah Pemuda, Lagu Perjuangan, dan Wanita Indonesia – YouTubeDiskusi DaringSumpah Pemuda, Lagu Perjuangan, dan Wanita Indonesia#budayasaya#indonesiabahagia#bahagiadirumah

Facebook: https://www.facebook.com/humas.kowani/posts/3327914640660730

Youtube: https://youtu.be/s_ugFltLt9E

Peringati Sumpah Pemuda, Ketum Kowani Ingatkan Peran Perempuan Sebagai Ibu Bangsa28/10/2020Lahirnya Kongres Wanita IndonesiaJAKARTA, MENARA62.COM – Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr. Ir Giwo Rubianto, M.Pd mengingatkan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 memiliki keterikatan sejarah dengan lahirnya Kowani. Sebab dua bulan setelah peristiwa Sumpah Pemuda, para perempuan Indonesia menginisiasi pembentukan Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia yang kemudian disingkat PPPI.“Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember 1928 atau dua bulan setelah Sumpah Pemuda tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan wanita Indonesia,” kata Giwo Rubianto pada Webinar Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 dan Hari Ibu ke-92 tahun 2020, Rabu (28/10/2020).Menurut Giwo, semangat yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda yakni bertumpah darah satu yakni Indonesia, berbangsa satu yakni bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa persatuan yakni Bahasa Indonesia juga menjadi semangat dari perjuangan para perempuan yang tergabung dalam PPPI. Organisasi PPPI inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Kowani pada 1946 dan ditetapkan sebagai Hari Ibu pada tahun 1959.Bagi Giwo, cita-cita para pejuang perempuan tentang Ibu Bangsa yang dicetuskan sejak 1935 atau 10 tahun sebelum Indonesia merdeka tetap relevan sepanjang zaman. Konsep Ibu Bangsa yang menjadi cita-cita besar Kowani, memberikan tugas bagi perempuan Indonesia untuk melahirkan generasi milenial yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Dan ini bukanlah hal yang mudah, sehingga perlu upaya bersama untuk menjalankan mandat tersebut.Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto WiyogoSementara itu, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbud RI Restu Gunawan saat memberikan keynote speaker mewakili Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menyampaikan apresiasinya terhadap Kowani yang secara konsisten memberikan inspirasi kepada perempuan, bagaimana peran ibu-ibu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.“Kowani sudah bergerak bertahun-tahun, memiliki daya dan kekuatan untuk ikut membangun bangsa dan negara dalam situasi seperti apapun termasuk seperti sekarang ini,” kata Restu.Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah sekedar nama kebudayaan. Indonesia adalah sebuah cita-cita besar yang dibangun secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan cita-cita tersebut harus terus dinyalakan apinya dengan menumbuhkan semangat nasionalisme terutama bagi generasi muda.“Kita punya kekayaan budaya yang sangat banyak, dunia mengakuinya. Sebut saja Borobudur, berbagai tarian dan lainnya. Termasuk memory of the world, cerita-cerita dengan karakter Indonesia, ada dongeng Panji, ada wayang. Itu semua harus kembali dikenalkan kepada generasi muda kita dan saya berharap peran ibu-ibu untuk memulai gerakan tersebut,” tambah Restu.Dengan mengenal kebudayaan Indonesia, Restu berharap kecintaan generasi muda terhadap tanah air Indonesia semakin kuat.Dr Bondan Kanumoyoso, M.Hum, Dosen Sejarah Universitas Indonesia dalam materinya menyampaikan bahwa Sumpah Pemuda merupakan sebuah prakarsa hebat dari para pemuda zaman sebelum kemerdekaan. Semangat para pemuda tersebut tentu harus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara terus menerus.“Aktualisasi Sumpah Pemuda menjadi penting karena Indonesia memerlukan inisiatif yang besar dalam menghadapi globalisasi. Di mana persaingan ideology dan politik di masa pergerakan nasional kini telah berubah menjadi persaingan inovasi antar bangsa. Tetapi Sumpah Pemuda tetap relevan untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi,” tutup Bondan.Selain Bondan, tampil juga sebagai narasumber, Addie MS, seorang musisi.

ByInung Kurnia

https://menara62.com/peringati-sumpah-pemuda-ketum…/

Baca juga:

https://www.kompas.com/…/dari-sumpah-pemuda-ke-hari-ibu…https://m.mediaindonesia.com/…/356600-kowani-sumpah…http://gohappylive.com/kowani-peringati-hari-sumpah…/https://wartakota.tribunnews.com/…/peringati-sumoah…https://www.antaranews.com/…/kowani-sumpah-pemuda…http://possore.com/…/lahir-di-tahun-yang-sama-sumpah…/https://menara62.com/peringati-sumpah-pemuda-ketum…/https://innews.co.id/kowani-gelorakan-spirit…/

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Dalam rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Dalam Rangka Peribgatan Hari Ibu Ke-92 Tahun 2020, Bidang Agama Kowani Menyelenggarakan Zoominar Kajian Agama, 27 Oktober 2020

*Tema* Peran Ibu dalam mendidik generasi yang berakhlakul Karimah dalam perspektif Agama, Hukum dan Psikologi.

*Waktu*Selasa, 27 Oktober 2020Jam 09.00 sd 12.00 WIB

*Acara dibuka oleh Ketua Umum Kowani, Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd dan menghadirkan 3 Narasumber* yaitu:

1. Bu Umi Musyarofah,MA : (Skrt Bidang Agama/ Fak Dakwah & Komujikasi UIN)Perspektif Agama

2. Bu DR. Arovah MA,(Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta) Perpektif Hukum

3. Bu DR. Zahrotun Nihayah, M.Psy : Psikologi, (Dekan Fak Psikoligi UIN)

Live Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xjAhzwysNxo

Facebook: https://www.facebook.com/humas.kowani/posts/3326204310831763

“Peluang Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2020”

Bidang Politik Kowani menyelenggarakan Webinar: “Peluang Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2020”, 20 Oktober 2020

Ketum Kowani: Perempuan Memang Harus Berpolitik!20/10/2020JAKARTA, MENARA62.COM – Peran perempuan Indonesia dalam bidang politik terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kaum perempuan yang menduduki jabatan-jabatan penting baik dibidang eksekutif sebagai kepala daerah, di lembaga legislative maupun lembaga publik lainnya.Tetapi pencapaian tersebut tentu belum sesuai harapan. Dengan jumlah penduduk perempuan yang hampir sama besarnya dengan penduduk laki-laki, semestinya jumlah perempuan yang duduk di lembaga publik jauh lebih banyak lagi.Karena itu, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mendorong setiap perempuan yang akan terjun dalam bidang politik, menggunakan kendaraan apa saja, baik melalui parpol atau cara yang lainnya.“Kowani merupakan organisasi non partisan dan juga bukan lembaga politik. Tetapi kami mendorong setiap perempuan yang akan terjun ke politik baik sebagai eksekutif maupun legislative,” kata Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo dalam Webinar bertema Peluang Perempuan dalam Pilkada Serentak 2020, Selasa (20/10/2020).Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto WiyogoMenurut Giwo, pada umumnya, perempuan memang kurang tertarik dengan dunia politik. Tetapi tanpa perempuan pada lembaga eksekutif maupun legislative, tentu peran perempuan dalam ikut menentukan kebijakan publik menjadi kurang maksimal. Karena itulah, perempuan memang harus berpolitik.Giwo mengingatkan bahwa jumlah kaum perempuan di Indonesia hampir sama dengan jumlah kaum laki-laki. Sayangnya, jumlah yang sama besar tersebut belum diimbangi dengan jumlah keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan jabatan publik. “Jumlahnya besar tetapi perempuan belum mampu menjadi aktor utama dalam politik,” tambah Giwo.Selain kurang tertariknya perempuan pada dunia politik, budaya patriarki juga menjadi hambatan perempuan untuk berpolitik. Bahwa perempuan dipandang lebih tepat berada pada urusan domestic rumah tangga.Karena itu, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berpolitik, Giwo mengajak kaum perempuan untuk menentukan pilihan kepada calon perempuan yang berkualitas pada pilkada serentak 2020 Desember nanti. “Potensi perempuan harus dimaksimalkan, agar semakin banyak perempuan terjun dalam bidang politik,” tukas Giwo.Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam sambutannya, Puan mengatakan bahwa perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan. Itu sebabnya majunya ratusan perempuan pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana perempuan mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menduduki posisi eksekutif tertinggi di daerah.Menurut Puan, Pilkada serentak 2020 merupakan pesta demokrasi yang sangat penting, di tengah pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir. Sebab saat ini banyak posisi kepala daerah yang dijabat oleh pejabat pelaksana (pejabat sementara) dan itu tentu dapat menghambat kinerja pemerintah daerah.Ketua DPR RI Puan Maharani“Padahal kita tahu bahwa untuk menghadapi situasi pandemi, dibutuhkan keputusan yang cepat dan tepat yang dapat melindungi masyarakat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah dan bukan pejabat sementara,” tambah Puan.Puan mengingatkan karena Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19, perempuan harus memiliki inovasi dan lebih kreatif dalam menarik simpatik masyarakat. Kampanye-kampanye yang tetap menjalankan aturan protokol kesehatan secara ketat harus dilakukan, tetapi di sisi lain kreativitas untuk mendulang suara juga sangat dibutuhkan.Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menjelaskan sejak era reformasi, ruang perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik terbuka sangat lebar. Undang-Undang memberikan peluang 30 persen kepada perempuan untuk menjadi anggota legislative maupun eksekutif.“Konstitusi kita yakni UUD 1945 juga memberikan jaminan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan,” jelas Bintang.Meski kesetaraan dijamin undang-undang, faktanya kesenjangan tetap masih ada. Perempuan selalu menghadapi kendala-kendala yang tidak ringan mulai dari budaya patriarki hingga kendala sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan lainnya.Menurut Bintang, keberadaan perempuan dalam bidang politik sangat penting, bukan sekadar untuk mengisi kursi kosong. Tetapi juga untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. “Dengan duduknya perempuan di lembaga politik, maka perempuan akan dapat ikut menentukan kebijakan publik, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga berpihak pada kepentingan perempuan,” kata Bintang.Ia mengingatkan bahwa Pilkada serentak 2020 adalah kesempatan emas untuk memperjuangkan kepentingan perempuan melalui keputusan politik baik di daerah maupun di ranah pusat.Ketua Kowani Nita Yudi juga mengemukakan hal yang sama. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini perempuan masih banyak dijadikan sebagai obyek dari politik itu sendiri. Padahal dengan jumlah yang cukup besar, mestinya perempuan bisa menjadi subyek dari politik.Data menunjukkan dari 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020, terdapat 157 calon perempuan. Rinciannya 5 orang maju sebagai gubernur/wakil gubernur, 127 orang maju menjadi calon bupati/wakil bupati dan 25 orang maju sebagai calon walikota/wakil walikota.Webinar itu sendiri diikuti oleh perwakilan 97 organisasi wanita dibawah federasi Kowani, akademisi, LSM dan masyarakat umum.

Sumber link:

https://menara62.com/ketum-kowani-perempuan-memang-harus…/

Youtube: https://youtu.be/30YM9rAupWA

Facebook: https://www.facebook.com/humas.kowani/posts/3306794566106071

https://www.facebook.com/humas.kowani/posts/3306496279469233

Kowani Dukung Gerakan Pakai Masker

Hari ini, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd dan Ketua Umum Gerakan Pakai Masker Bapak Sigit Purnomo telah menandatangani MoU tentang Percepatan untuk melaksanakan Program Gerakan Pakai Masker, Rabu (14 Oktober 2020).

Dalam MoU tersebut menerangkan bahwa Kowani dan GPM sepakat kerjasama dalam melakukan kampanye publik, edukasi masyarakat dan sosialisasi pakai masker.

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membangun Sinergitas dalam Kampanye Gerakan Pakai Masker di masyarakat dan melibatkan peran serta pimpinan anggota Organisasi Perempuan dan anggota masyarakat secara massif.

Kerjasama yang berlaku pada bulan Oktober 2020 – bulan Desember 2020 tersebut dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-92 Tahun 2020 dan diketuai oleh Ibu Dr. (Can) Susianah Affandi, M.Si selaku Ketua Koordinator Bidang Soskeskel dan Ketenagakerjaan Kowani.

Facebook: https://www.facebook.com/humas.kowani/posts/3290332364418958

Youtube: https://youtu.be/m07Y49fjjDc

Kowani Hadiri Zoominar Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi KPP-PA

Jakarta – Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang diwakili oleh Ketua Bidang Sosial, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (Soskeskel) Kowani, Dr. Khalilah, M.Pd. menghadiri zoominar yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPP-PA) RI.

Acara yang mengangkat topik “Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi untuk Pemberdayaan Perempuan di bidang Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau” tersebut diselenggarakan secara virtual, Selasa (6/10/2020).


Wakil Menteri LHK membuka Zoominar Pemanfaatan Sampah Kowani

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOWANI MENYELENGGARAKAN ZOOMINAR: PEMANFAATAN SAMPAH TERHADAP LINGKUNGAN DAN USAHA SERTA MEMILIKI NILAI EKONOMIS, RABU, 7 OKTOBER 2020.

Sambutan oleh Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI – Bpk. Dr. Aloe Dohong Selaku Keynote Speaker sekaligus membuka acara secara resmi.

Narasumber 1: Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracum Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSc.Narasumber 2 : Pengusaha Sampah, Ibu Wildayanti.

Zoominar tersebut diikuti oleh 1000 participant yang terdiri dari Organisasi Anggota Kowani, BKOW dan GOW seluruh Indonesia.

KOWANI Desak DPR RI Segera Sidangkan RUU PPRT dalam Rapat Paripurna

Tiga bulan sejak Badan Legislasi DPR RI menyelesaikan dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), belum ada kemajuan berarti dalam proses penetapan RUU PPRT  sebagai RUU inisiatif DPR. Karena itu, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) mendesak agar DPR RI segera mengagendakan RUU PPRT dalam Sidang Paripurna DPR RI terdekat dan menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR RI.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Umum KOWANI Dr Ir Giwo Rubianto Wiyogo di sela acara Konferensi Pers dan Aksi Gerakan 1000 Serbet Nusantara untuk Pekerja Rumah Tangga yang digelar secara virtual Ahad (4/10/2020), Kowani mendukung 100 persen terhadap penetapan RUU PPRT menjadi UU PPRT.

“Kami mendesak dan mendukung 100 persen agar DPR RI segera mengagendakan RUU PPRT dalam Sidang Paripurna DPR RI dalam waktu dekat,” kata Giwo.

Menurutnya, UU Perlindungan  PRT diperlukan  sebagai wujud Perlindungan Negara dan Keadilan Sosial bagi warga negara termasuk pemberi kerja dan 5 juta PRT sebagai wong cilik dan mayoritas  perempuan.

Giwo mengatakan sebagai organisasi yang mewadahi 97 organisasi perempuan di Indonesia dan memiliki anggota lebih dari 87 juta perempuan, KOWANI sudah berada digarda terdepan untuk memberikan dukungan penuh terhadap lahirnya UU PPRT ini. Perjuangan tersebut tentunya dilakukan bersama organisasi lain, aktivis perempuan dan akademisi. Dukungan tersebut akan terus dilakukan KOWANI hingga RUU PPRT disahkan menjadi UU PPRT.

Desakan serupa juga disampaikan Lita Anggraini, Koordinator Nasional JALA PRT. Ia mengatakan perjuangan menuntut pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT telah dilakukan selama 16 tahun lamanya. Penantian tersebut mulai membuahkan hasil saat 1 Juli 2020, Badan Legislasi DPR RI menyelesaikan dokumen Naskah Akademik dan RUU PPRT. Namun sayangnya, hingga kini belum ada kemajuan berarti dalam proses penetapan RUU PPRT  sebagai RUU inisiatif DPR RI.

“Padahal masa sidang DPR RI akan selesai 9 Oktober, tetapi RUU PPRT ini belum masuk agenda Rapat Paripurna DPR RI,” katanya.

Sementara itu, Komnas Perempuan menyayangkan lambatnya penetapan RUU PPRT sebagai inisitif DPR dan meminta agar DPR segera menetapkan, membahas dan mengesahkannya. Komnas Perempuan meminta DPR untuk tidak menunda-nunda lagi pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan PRT.

“Pengakuan dan perlindungan hukum lima juta PRT Indonesia di dalam negeri sangat dibutuhkan, karena merekalah yang menopang kehidupan sekurang-kurangnya dua keluarga, yaitu pemberi kerja dan PRT sendiri,” kata Theresia Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan.

Oleh karena sudah tidak ada alasan lain bagi DPR-RI untuk menunda adanya payung hukum bagi PRT dan Pemberi Kerja sebagaimana dijamin dalam Konstitusi RI Pasal 28I (4) yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah”.

Menurut Lena Maryana Mukti, Politikus PPP, tujuh fraksi di DPR sudah menyetujui dan dua fraksi yaitu P-DIP dan Golkar masih menolak untuk dibahas lebih jauh. Dukungan dari tujuh fraksi semestinya bisa menjadi dasar kuat bagi Badan Musyawarah DPR RI untuk mengagendakan pembahasannya di sidang Paripurna DPR dan secara resmi menetapkannya sebagai RUU inisiatif DPR.

sumber link:

Baca juga:

https://www.teras.id/news/pat-2/268152/pekerja-desak-dpr-agendakan-ruu-perlindungan-prt-di-rapat-paripurna