Dialog PUSPAGA Pentingnya ASI dan Pencegahan Stunting

Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menghadiri acara  Dialog PUSPAGA Pentingnya ASI dan Pencegahan Stunting yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) RI. melalui Zoom meeting, pada tanggal 26 Agustus 2020.

Dalam Dialog  dengan tema ”Pentingnya ASI dalam Upaya Pencegahan Stunting  ini Menteri PP-PA Ibu Bintang Puspayoga selaku keynote speaker menyampaikan bahwa dialog ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan virtual yang diselenggarakan Sekretariat Wakil Presiden RI dalam rangka Peringatan Pekan ASI Sedunia Tahun 2020 beberapa waktu lalu dengan tujuan memperkuat kapasitas para psikolog/konselor, dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk memahami pentingnya ASI dalam upaya pencegahan stunting.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PP-PA, Ibu Lenny N. Rosalin mengungkapkan balita yang tidak diberikan ASI eksklusif sejak lahir memiliki risiko mengalami stunting 4,8 kali dibandingkan balita yang diberikan ASI eksklusif sejak lahir (Penelitian Jurnal Ibu dan Anak pada 2019). “Untuk itu, kita harus mendorong para ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi mereka untuk mencegah terjadinya stunting pada anak,” jelas Lenny saat membuka acara.

Acara yang disiarkan live di Youtube kementerian PP-PA ini dipandu oleh Poppy Putri (Cerita Ibu Cerdas) sebagai moderator dan menghadirkan 5 orang narasumber antara lain:

  1. Tumbuh Kembang Anak Melalui 1000 HPK oleh Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, So.Og (K) / Kepala BKKBN
  2. Kualitas Keluarga terkait Pemberian ASI oleh Dr. Dhian Dipo / Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes RI
  3. Mencegah Stunting: Apa yang harus kita lakukan? oleh dr. Titis Prawitasari, So.A (K) / Ketua UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI
  4. Pemenuhan Hak Anak melalui Pemberian ASI dan Menyusui oleh Sri Wahyuni Sukotjo / UNICEF Indonesia
  5. Penting dan Dampak Menjadi Ayah ASI oleh Sogi Indra Dhuaja / Founder@ID_AyahASI

Sementara itu, Ketua bidang Sosial, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (Soskeskel) Kowani, Dr. Khalilah, M.Pd yang pada kesempatan tersebut hadir mewakili Ketua Umum Kowani menyampaikan bahwa zoominar ini mengingatkan kita betapa pentingnya ASI untuk bayi kita. Seorang Ibu yang memberikan ASI kepada bayinya, tidak hanya baik untuk kecerdasan dan kesehatan anak namun juga baik untuk tubuh Ibu tersebut. Selain itu dengan memberikan ASI secara langsung dapat mempererat hubungan antara Ibu dan anaknya. Semoga kita bisa menjadi Ibu Bangsa yaitu ibu yang bisa melahirkan dan merawat anak-anak kita menjadi penerus bangsa Indonesia yang unggul, Amin…

Zoom meeting, 2nd Meeting of the 19 th ACWO Board of Directors ( 2018-2020)

Ketua Umum Kowani Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd bersama Ketua Koordinaator Kowani bidang Hubungan Luar Negeri (HLN) ibu Ulli Silalahi dan Ketua Bidang HLN ibu Tantri mengadakan the 2nd Meeting of the 19 the ACWO Board of Directors ( 2018-2020 ), Selasa (11/8/2020).

ACWO adalah ASEAN Confederation of Women’s Organization yang Ketuanya adalah Dr Jane Goh dari Singapore serta Kowani adalah member Organisasi Wanita se Asean ini dan Ketua Umum Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, MPd. adalah sebagai First Director.

Zoom meeting yang dihadiri oleh seluruh Pengurus ACWO se Asean juga dihadiri oleh pengurus Kowani bidang HLN. Ketua Umum Kowani Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo M.Pd pada zoom meeting ini mempresentasikan kegiatan Kowani selama masa pademic covid-19 yang meliputi seluruh bidang.

Ada 230 Webinar yang telah dilaksanakan Kowani dan telah memberikan impact yang luar biasa terhadap perempuan khususnya anggota ormas Kowani yang jumlahnya hampir sepertiga jumlah perempuan yang berada diseluruh pelosok Indonesia.

Zoom meeting ini juga membicarakan tentang Plans for Biennial Generel Assembly and Conference + Handover dinner ( Rencana Pertemuan dan Kongres Dua Tahunan ), apakah akan diselenggarakan di Singapore pada 27 maret 2021 atau secara on line di akhir tahun ini.

Zoom meeting juga membahas tentang workshop Pemberdayaan Perempuan yang akan diselenggarakan ACWO.

Pada kesempatan tersebut Kowani juga mengundang anggota Negara-negara di bawah ACWO untuk berpartisipasi di dalam KOWANI FAIR Online yang akan berlangsung tanggal 1- 4 September 2020.

KemenPPPA dan Kowani Serukan Perkawinan Anak Harus Dihentikan!

JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menyampaikan praktek pernikahan anak di bawah usia masih saja terjadi. Karenanya, kita semua wajib memerdekakan anak-anak Indonesia dari jeratan praktik perkawinan anak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), memang secara nasional terjadi penurunan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun. Jika pada 2018 angka nasional perkawinan anak sebesar 11,21 persen, maka pada 2019 terjadi penurunan menjadi 10,82 persen.

“Namun berdasarkan data BPS juga di tahun yang sama masih terdapat 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional. Provinsi Kalimantan Selatan menempati posisi pertama dengan jumlah perkawinan anak paling tinggi, yakni 21,2 persen.,” kata menteri.

Bintang menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara kunci pada Talkshow Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan tema Batas Usia Perkawinan dalam Berbagai Perspektii, yang diadakan oleh Kongres Wanita Indonesia (Kowani) secara virtual, Jumat (7/8/2020).

MENTERI MENEGASKAN, MASALAH PERKAWINAN ANAK MENJADI KEKHAWATIRAN BERSAMA KARENA DAMPAKNYA MENGAKIBATKAN BANYAK KEGAGALAN YANG DIALAMI OLEH NEGARA, MASYARAKAT, KELUARGA, BAHKAN OLEH ANAK ITU SENDIRI. “KARENANYA, PERKAWINAN ANAK HARUS DIHENTIKAN!” TEGASNYA.

Menurutnya, sinergi yang dilakukan bersama antara pemerintah dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media, diharapkan dapat mengubah cara pandang para orangtua dan keluarga yang mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk memerdekakan anak-anak Indonesia dari jeratan praktik perkawinan anak.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disahkan pada tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Hal ini telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dan juga bentuk afirmasi yang progresif.

“Batas usia perkawinan 19 tahun harus terus disosialisasikan secara intensif dan masif karena perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka, namun terkait keniscayaan untuk membangun peradaban bangsa yang tanggung jawabnya tidak mungkin diletakkan pada anak yang masih harus diasuh dan dilindungi tumbuh kembangnya,” tandasnya.

Untuk mempercepat penurunan perkawinan anak, sejak 2018 Kemen PPPA telah melakukan beberapa upaya, dan dikuatkan kembali pada 2020. Upaya tersebut di antaranya Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (Geber PPPA) yang keanggotaannya melibatkan 17 kementerian/lembaga dan 65 lembaga masyarakat.

Selain itu, 20 provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi (tahun 2018) juga telah membuat Pakta Integritas yang melibatkan dunia usaha, para tokoh agama dari 6 (enam) lintas agama, Forum Anak, dan Jurnalis Kawan Anak.

Senada dengan Menteri Bintang, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Giwo Rubianto Wiyogo, mengatakan pentingnya untuk melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terutama terkait batas usia perkawinan.

“Logikanya, dengan adanya peningkatan batas usia perkawinan akan membuat praktik perkawinan anak berkurang, atau bahkan tidak ada. Namun, faktanya tidaklah demikian. Karenanya, menjadi penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan agar masyarakat dapat mengedukasi lingkungannya, terutama terkait batas usia perkawinan,” tuturnya.

Giwo menyampaikan masih maraknya pernikahan usia anak karena ada surat dispensasi dari Pengadilan Agama setempat yang tidak turut direvisi sebagaimana UU Perkawinan. Dispensasi ini bisa dikantongi orangtua setelah menyampaikan “alasan mendesak” pernikahan anak harus berlangsung.

Ia menegaskan, pernikahan di bawah usia anak adalah bentuk kekerasan pada anak dan bentuk pelanggaran hak-hak anak berdasarkan Kovensi Hak Anak dan dalam UU Perlindungan Anak.

Terlebih pernikahan anak beresiko kematian pada anak juga besar akibat dampak komplikasi saat mengandung dan melahirkan dibanding mereka yang menikah di usia dewasa. Selain itu, berpotensi menyumbang angka kematian bayi saat lahir dan angka kematian ibu saat melahirkan.

“Penikahan anak juga berdampak pada tumbuh kembang anak, termasuk ibu dan bayinya, juga tidak akan terpenuhinya hak-hak dasar anak. Terlalu dini menjadi istri dan ibu akan banyak hak anak yang dikorbankan yang mempengaruhi kondisi psikologis anak,” terangnya.

Dan, umumnya pernikahan secara dini selalu berlangsung tidak harmonis karena belum siapnya psikologis anak menanggung beban sebagai istri dan orangtua di usia masih dini. Tidak sedikit pernikahan anak berakhir dengan perceraian.

Karenanya, pencegahan perkawinan anak menjadi tanggung jawab bersama, karena begitu besar taruhannya bagi eksistensi anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa, yang juga menjadi pertaruhan eksistensi Indonesia sebagai bangsa. Kowani dengan 87 juta anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia, pun berkomitmen untuk menghentikan kasus pernikahan anak. (tety)

sumber link: http://possore.com/2020/08/08/kemenpppa-dan-kowani-serukan-perkawinan-anak-harus-dihentikan/?fbclid=IwAR0nLSBz43GgH3AQ6oafDHlQS22Xbdz56F64a_jUDfax1-2zhkuuVYwUBqo

baca juga: https://koranpelita.com/?p=72861&fbclid=IwAR3gK2EcEF86_b9m0tKbMcFTwX6GofkCjNxGe8s2fWlHzeRFU7-ERF4GKgc

Banyak Pengurus Organisasi Tidak Paham, Kowani Adakan Pelatihan Hukum UU Tentang Yayasan

JAKARTA (Pos Sore) — Menurut Ketua Umum Kowani Dr Ir Giwo Rubianto Wiyogo, keberadaan yayasan bagi organisasi perempuan sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan organisasi. Tetapi sayangnya banyak pengurus organisasi perempuan yang tidak paham bagaimana mengelola yayasan beserta badan hukum.

Karenanya, dalam acara Penyuluhan Hukum Undang-Undang tentang Yayasan yang digelar secara virtual, Kamis (6/8/2020), Giwo mengingatkan, sebagai pengurus organisasi harus tahu visi misi antara organisasi dengan yayasan yang dibentuk oleh organisasi.

Dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber antara lain Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenhuk dan HAM Jawardi SH, MH, serta Adi Kurniawan SH, MH, Analis Hukum Badan Hukum Sosial.

Giwo mengakui pengurus organisasi sebagian besar hanya fokus pada bagaimana menjalankan organisasi. Padahal sangat penting juga untuk bisa memahami masalah hukum, mengetahui landasan hukumnya, termasuk yayasan yang dikelola organisasi.

“SEBAB JIKA TIDAK MEMAHAMI LANDASAN HUKUM ORGANISASI DAN YAYASAN YANG DIKELOLANYA, MAKA BISA BERAKIBAT FATAL YAKNI HILANGNYA ASSET-ASET YAYASAN,” TEGASNYA.

Melalui kegiatan ini, Giwo berharap penyuluhan hukum yang digelar secara virtual ini, para pengurus organisasi perempuan di bawah federasi Kowani, lebih memahami persoalan hukum baik organisasi maupun yayasan yang dikelolanya. Pengurus organisasi harus dapat memastikan bahwa yayasan yang dikelola dapat berjalan sesuai fungsi dan tugasnya, sesuai tujuan organisasi.

Giwo mengingatkan yayasan dalam operasionalnya tidak mencari keuntungan. Tetapi keberadaannya dibangun untuk mendukung kegiatan-kegiatan organisasi. Adapun 5 yayasan di lingkungan Kowani yakni Yayasan Seri Derma Kowani, Yayasan Hari Ibu Kowani, Yayasan Kesejahteraan Anak dan Remaja, Yayasan Bina Daya Wanita, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Masalah Keluarga.

Giwo berharap setelah mengikuti penyuluhan, para pengurus organisasi perempuan dan pengurus yayasan lebih paham persoalan hukum terkait organisasi maupun yayasan. Ia juga berharap penyuluhan ini terus berlanjut secara kontinyu. (tety)

sumber link:

baca juga:

Zoominar Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020

Zoominar Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020 : “Anak Terlindungi Indonesia Maju – Anak Indonesia Gembira Dirumah Berkat Kerjasama Orangtua dan Guru”, 4 Agustus 2020

Keynote Speaker:
1.Prof. Dr. Muhajir E.S.Pd.,M.A.P. (Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.)
2.Nadiem Makarim, BA.,MBA (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.)

Narasumber :
1.Jumeri, S.TP.,M.Si. (Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud RI.)
2. Dr.Ir.Hetifah Sjaifudian,MPP (Wakil Ketua Komisi X DPR RI.)
3. Prof. dr. Fasli Jalal, SpGK.,PhD.(Rektor Universitas YARSI)
4. Sylviana Murni

Resmikan Aula Ibu Bangsa, Ketua Umum Kowani Apresiasi Perjuangan Yayasan Bina Daya Wanita

JAKARTA – Kongres Wanita Indonesia (Kowani) ikut berkontribusi memberikan fasilitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau lansia tempat tinggal yang layak dan nyaman sebagai rumah semangat hidup dalam suasana kekeluargaan.

“Hari ini merupakan hari menambah sejarah perjalanan Yayasan Bina Daya Wanita, dimana diketuai oleh Ibu Cholida Syahrir, bersama dengan para pengurus telah mendirikan suatu bangunan yang multifungsi, nyaman dan serbaguna untuk para lansia di Wisma Mulia ini,” kata Ketua Kowani Giwo Rubianto Wiyogo saat memberikan sambutan saat peresmian Gedung Aula Ibu Bangsa, Senin (3/8/2020).

Menurutnya, fasilitas tempat tinggal untuk para lansia harus dibangun sesuai dengan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasalnya mereka termasuk didalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (yang sebelumnya disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

“Para lansia yang ada tentu membutuhkan ruang untuk memfasilitasi mereka agar dapat hidup lebih sehat, dapat berkomunikasi serta bersilahturahmi dalam ruangan ini dan tentunya ruangan ini dapat dijadikan ruang pertemuan jika ada kehadiran para tamu,” ujarnya.

Giwo mengatakan, sebagai Ketua Umum Kowani memberikan apresiasi, penghargaan kepada pengurus Yayasan Bina Daya Wanita.

Dia berharap dengan adanya bangunan yang baru ini dapat memberikan suatu kinerja untuk berkontribusi kepada Kowani.

Terlebih lagi dana yang digunakan untuk membangun merupakan dana dari Yayasan Bina Daya Wanita sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.

“Tetapi walaupun bangunan ini bisa berdiri sendiri tanpa bantuan, lebih-lebih untuk yang akan datang kami sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk dapat bekerjasama dengan para stakeholder, maupun pihak lain demi mewujudkan Yayasan Bina Daya Wanita yang lebih baik lagi dalam memberikan kualitas pelayanan kepada para penghuni Panti Werdha Wisma Mulia,” ujarnya.

Lebih lanjut Giwo berharap agar tempat ini dapat membawa manfaat bagi Bangsa Indonesia.

Khususnya bagi perempuan Indonesia dan para lansia yang membutuhkan.

“Semoga para lansia dapat diberikan umur lebih panjang dan rumah lansia ini dapat menjadi persinggahan sementara sampai mereka dapat kembali ke keluarga mereka dalam keadaan yang lebih sehat,dan lebih sejahtera karena tempat ini adalah sebagai tempat alternatif bukan sebagai tempat terakhir,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Resmikan Aula Ibu Bangsa, Ketua Umum Kowani Apresiasi Perjuangan Yayasan Bina Daya Wanita, https://jakarta.tribunnews.com/…/resmikan-aula-ibu-bangsa-k….

Editor: Wahyu Aji

baca juga: