Bidang Politik Kowani bekerjasama MPR RI menyelenggarakan seminar : “Menjaga Keutuhan Bangsa ditengah Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan”, Senin (29 Juni 2020) dengan narasumber Ketua MPR RI, H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A.

Jakarta, innews.co.id – Di era adaptasi kebiasaan baru (AKB), menjaga keutuhan bangsa menjadi hal yang tak boleh diabaikan. Dan, semua itu berawal dari keluarga. Lebih spesifik lagi, peran seorang ibu dalam memperkokoh ketahanan mental keluarga, menjadi sebuah keniscayaan.

Hal ini secara lugas dikatakan Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd., Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dalam Webinar Kowani bersama MPR RI dalam balutan tema ‘Menjaga Keutuhan Bangsa Ditengah Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi 4 Pilar’, di Jakarta, Senin (29/6/2020).

“Salah satu cara menjaga keutuhan bangsa adalah dengan sosialisasi 4 pilar dan memperkuat pendidikan kewarganegaraan (civic education) dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Giwo.

Giwo yang juga Ketua Umum Pita Putih Indonesia (PPI) melanjutkan, melalui pendidikan kewarganegaraan kita sebagai para perempuan yang menyiapkan generasi penerus bangsa didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar-umat beragama, kebebasan yang bertanggungjawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air serta kepedulian antar-warga masyarakat.

Menurut Giwo, hal ini telah tertuang pada poin kedua Tugas pokok Organisasi Kowani yaitu menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 serta memupuk rasa kebanggaan dan rasa bangga sebagai wanita yang cinta tanah air Indonesia.

Ditambahkannya, Kowani memiliki sejarah panjang di negeri ini. Berdiri sejak 1928, kini Kowani memayungi 97 wadah perempuan se-Indonesia, dengan jumlah anggota mencapai 87 juta jiwa perempuan.

Ditegaskan, Kowani mendukung 4 pilar dengan keyakinan sebagai dasar negara Pancasila telah menjabarkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kedamaian, persatuan, keadilan mufakat dan kesejahteraan bersama. UUD 1945 memberikan prinsip kekuasaan, hak asasi, demokrasi, serta gotong royong. NKRI sebagai perwujudan dari negara kesatuan yang terbentuk dari hasil perjuangan dan komitmen para pendahulu yang harus dipertahankan. Serta Bhinneka Tunggal Ika yaitu, landasan yang menuntun sikap untuk senantiasa rukun dan saling menghormati serta menoleransi beragam perbedaan kita sebagai sebuah bangsa yang besar dan penuh kemajemukan.

“Nilai-nilai 4 pilar kebangsaan harus mampu menjadi kesatuan bangsa di era pandemi ini dengan mengedepankan karakter bangsa yang luhur. Bagi Kowani dan anggota-anggotanya, NKRI adalah Harga Mati,” tegasnya.

Giwo mengajak semua anak bangsa untuk bersama-sama saling menjaga dan mengingatkan untuk selalu melakukan penguatan serta menjaga ketahanan keluarga, terutama di masa pandemi demi mengembang peran dan tugas sebagai Ibu Bangsa terutama dalam masa transisi memasuki era AKB. Mari kita bersinergi untuk menjaga kesatuan nusa dan bangsa.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa kaum perempuan adalah salah satu kalangan yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Karena itu, stimulus penanggulangan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 677,2 triliun juga harus ditujukan untuk pemberdayaan perempuan.

“Pandemi Covid-19 turut mengingatkan memori kolektif akan peran penting seorang ibu dalam keluarga. Dengan pembatasan aktivitas di masa pandemi, akan lebih banyak anggota keluarga menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah dibandingkan hari-hari biasanya. Artinya, akan semakin repot seorang ibu mengatur urusan rumah tangga. Belum lagi harus pula menjalankan peran sebagai ‘asisten guru’ yang mendampingi belajar anak-anak di rumah,” urai Bamsoet–sapaan akrab Ketua MPR ini.

Bamsoet menyadari masih ada pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan pada berbagai sektor kehidupan. “Kowani sebagai wadah yang menghimpun semua profesional wanita Indonesia dapat berperan sebagai kekuatan sosial yang mampu memotivasi, menggerakkan dan melakukan terobosan-terobosan serta inovasi untuk mengoptimalkan peran perempuan,” serunya.

Bamsoet menilai, perempuan adalah aset, potensi, dan investasi penting. “Dalam konsepsi pembangunan nasional, gender dan pemberdayaan perempuan adalah bagian dari meningkatkan kualitas generasi bangsa. Tak berlebihan jika ada ungkapan mendidik seorang perempuan sama saja mendidik sebuah bangsa,” tukas Bamsoet. (RN)

Sumber link: https://innews.co.id/webinar-kowani-mpr-bahas-ketahanan-keluarga-sebagai-kunci-keutuhan-bangsa/

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami beritahukan apabila ada orang yang mengatas nama kan Ketua Umum Kowani, Dr.Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd yang meminta sumbangan pembangunan Panti dan biaya berobat putranya dll..mohon tidak dilayani karena itu merupakan penipuan.

Demikian dan mohon dimengerti dan di maklumi..

Terima kasih…

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Giwo Rubianto Wiyogo meningatkan kaum wanita supaya tidak mudah percaya dan dipengaruhi dengan informasi atau berita bohong.
Menurutnya, korban hoaks rentan terjerumus dalam jeratan terorisme.

“Paham radikalisme dan terorisme menyebarkan pengaruhnya melalui online dan offline . Secara online melalui media sosial (Facebook, Twitter dan Instagram), yang diakses melalui gawai yang telah menjadi bagian keseharian kita,” kata Giwo dalam webinar “Perkembangan dan Pencegahan Radikalisme di Kalangan Perempuan Indonesia” di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Dirinya menjelaskann, perempuan sendiri seringkali mudah dipengaruhi, mudah percaya kepada informasi-informasi dan hoaks, sehingga mudah terjerumus dalam jeratan terorisme.

Giwo menjelaskan, saat ini aksi terorisme bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, namun juga kaum perempuan.

Beberapa tahun belakangan, terdapat tren perempuan menjadi sasaran organisasi ekstremis (teroris) yang memanfaatkan posisi perempuan sebagai penggerak di garis depan, propagandis, dan perekrut.

Dia menilai, perempuan menjadi sasaran rekrumen karena dianggap lebih mudah gerakannya dibandingkan dengan laki-laki.
“Tidak heran jika belakangan ini kita sering mendengar perempuan dan anak dipaksa melakukan aksi bom bunuh diri, seperti dalam beberapa kasus yang terjadi beberapa waktu lalu. Contohnya, kasus bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo pada Mei 2018, ada tiga perempuan yang terlibat dalam aksi itu. Beberapa perempuan muda menjadi korban, mereka dijadikan istri oleh jaringan teroris dengan tujuan untuk aksi terorisme,” paparnya.
Giwo menjelaskan, pelibatan perempuan dan anak dalam ekstremisme kekerasan menjadi salah satu isu yang mengkhawatirkan dan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Pasalnya, perempuan memiliki peran yang cukup kompleks dalam pusaran ekstremisme dan radikalisme.

“Banyak perempuan yang menjadi korban. Meski demikian, perempuan juga berperan sangat penting dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Bahkan, ada istri-istri yang berperan mencegah suami dan anaknya terlibat dalam terorisme,” kata Giwo.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya merumuskan langkah bersama untuk melindungi perempuan dari radikalisme, melalui penguatan perempuan-perempuan dengan edukasi dan sosialisasi masif mengenai bahaya radikalisme harus terus dilakukan.

Secara ekonomi pun, perempuan perlu diberikan pelatihan agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, sehingga tidak mudah terpedaya rayuan teroris. Selain itu, organisasi keagamaan/kemasyarakatan harus aktif turun sampai ke tingkat keluarga, tidak bisa lagi diam dan menunggu, ada kasus baru bergerak.
“Kami berharap para perempuan dapat terhindar dari jerat radikalisme, memegang teguh tujuan pendiriannya, menjadi pelopor sekaligus mampu mengemban tugasnya sebagai Ibu bangsa, yaitu perempuan yang mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, kreatif, inovatif, unggul, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian kuat dan nasionalis, mampu menjaga moral keluarga dan masyarakat, menjaga alam untuk anak cucunya, serta mampu menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat,” kata Giwo.

Narasumber lain yaitu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjelaskan pengertian Terorisme yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Menurutnya, terorisme telah mengancam keamanan negara dan kemanusiaan di dunia.
Dalam paparannya, Kepala BNPT menjelaskan keterlibatan perempuan dalam terorisme meningkat secara signifikan sejak tahun 2011.
Mudahnya terserap paham propaganda, menjadi salah satu faktor keterlibatan perempuan dalam pusaran terorisme.

“Faktor perempuan bisa masuk dalam pusaran terorisme dari segi propaganda, keagamaan atau sebagai khilafah, faktor ideologi, politik, dan pribadi dalam pencarian jati diri. Namun doktrin dari laki-laki atau suami mereka juga memiliki peran mengajak perempuan serta anak-anak mereka untuk ‘berjihad’,” Kepala BNPT.

Dalam lingkaran radikalisme dan terorisme, perempuan dinilai sangat diandalkan dalam hal loyalitas, kesetiaan, dan kepatuhan.

Perempuan juga dinilai mudah percaya dan tunduk dengan hasutan yang berbau agama.
Menurut Boy, tak jarang, keterlibatan perempuan digunakan sebagai siasat untuk mengelabui aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, diperlukan kewaspaan dalam menggunakan media sosial mengingat saat ini konten propaganda kelompok radikal dengan mudahnya bisa ditemui dan diakses secara daring.

Untuk diketahui, webinar ini diikuti sebanyak 500 peserta yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, dan Luar Negeri seperti Hongkong, Bangkok, Sydney, dan New Zealand.

Sumber link: https://jakarta.tribunnews.com/2020/06/19/kowani-harus-ada-perhatian-serius-lindungi-perempuan-dan-anak-dari-jerat-radikalisme

Baca juga: https://www.antaranews.com/berita/1561840/bnpt-perempuan-banyak-dilibatkan-dalam-terorisme-karena-setia

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Giwo Rubianto Wiyogo mendesak agar Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan menjadi Undang-undang (UU).

“RUU PPRT yang diajukan pada 2004, tidak bisa ditunda lagi dan harus segera disahkan menjadi UU,” ujar Giwo dalam diskusi peringatan Hari PRT internasional di Jakarta, Selasa.

UU PPRT tersebut diajukan pada 2004 dan sudah dijadikan prioritas pembahasan DPR sepanjang 2010 hingga 2014. Namun pada masa kerja DPR 2014-2019, RUU tersebut tidak dibahas lagi. Pada tahun ini,RUU tersebut kembali dibahas oleh DPR.

Baca juga: Kowani minta RUU Cipta Kerja tidak turunkan hak perempuan

Adanya aturan perlindungan PRT tersebut, sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial. PRT memiliki jasa yang tidak sedikit dalam pembangunan bangsa.

“PRT merupakan pekerjaan mulia, yang menjadi bagian integral pembangunan bangsa. Mari berjuang menjadi RUU ini menjadi UU,” imbuh dia.

Belum adanya aturan mengenai perlindungan PRT tersebut, membuat PRT kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya atau dilecehkan. Tanpa adanya aturan tersebut, lanjut Giwo, perjuangan kaum perempuan tidaklah efektif.

“Kami berharap RUU tersebut segera disahkan karena ini merupakan wujud dan implementasi dari Pancasila. PRT wajib mendapatkan perlakuan yang layak. Adanya aturan ini merupakan bentuk peran aktif dan proaktif pemerintah terhadap kepedulian perlindungan dan harkat PRT. Perlindungan hukum harus disegerakan, oleh karena itu disahkannya RUU ini mutlak mendesak untuk direalisasikan,” terang dia lagi.

Dalam RUU tersebut juga dibahas mengenai keseimbangan untuk pemberi kerja dan PRT. Giwo berharap PRT sebagai profesi, bukan perbudakan zaman modern yang bekerja 24 jam mulai dari membukakan pagar hingga menjaga anak.

Baca juga: Kowani minta adanya standar pembelajaran daring

Koordinator Nasional Jala, PRT Lita Anggraini, mengatakan RUU tersebut membahas mengenai rekrutmen, perlindungan, dan relasi PRT.

Terdapat sedikitnya 4,2 juta PRT yang bekerja di dalam negeri. Adanya UU itu menunjukkan adanya pengakuan ata dengan kata lain mengurangi angka pengangguran, menghapus diskriminasi, eksploitasi dan perbudakan. Pengakuan merupakan suatu akses bagi pekerja rumah tangga bisa mengakses pelatihan.

Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya, mengatakan pada tahun ini RUU PPRT masuk ke dalam prioritas Prolegnas, setelah mandek selama 16 tahun.

“Persoalan pengesahan RUU PPRT ini tidak sesederhana kelihatannya, ada pertarungan politik di dalamnya,” kata Willy.

Secara politik, pengajuan pembahasan RUU tersebut merupakan hak inisiatif Komisi IX DPR. Willy juga menambahkan setiap unsur pimpinan Baleg memiliki kuota mengajukan satu RUU untuk dibahas. Kuota yang dimilikinya pun digunakan untuk mengusulkan RUU PPRT itu.

“Sudah dilakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Besok juga kami akan memanggil teman-teman yang menurut saya penting didengarkan,” kata Willy lagi.*

Sumber link: https://m.antaranews.com/berita/1557520/kowani-desak-ruu-perlindungan-prt-segera-disahkan

Baca juga:

https://www.kompas.com/edu/image/2020/06/18/205604271/mendorong-pendekatan-advokasi-dan-pendidikan-dalam-isu-ruu-pprt