Rapat Koordinasi Teknis Bimtek Kader Keamanan Pangan Badan POM

Kongres Wanita Indonesia (Kowani)  menghadiri Rapat Koordinasi Bimtek Kader Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jumat (28 Februari 2020). Hadir mewakili Kowani yaitu Wakil Sekjen Kowani, Ibu Atiek Sardjana dan Ketua Bidang Sosial, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (Soskeskel) Kowani, Dr. Khalilah, M.Pd.

Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Deputi 2, Gedung A, Lantai Dasar, Badan POM, Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat tersebut bertujuan agar pelaksanaan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Nasional Tahun 2020 dapat terlaksana efektif dan efisien.

Kepala subdit pemberdayaan masyarakat dan konsumen  BPOM , Ibu Dra.Dini Gardenia,Apt.,M.P mengatakan bahwa rapat ini merupakan rapat terakhir beliau karena esok hari beliau sudah purna tugas atau pensiun.

Dalam rapat disampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ada perekrutan Kader Keamanan Pangan Nasional yang akan dilaksanakan Bimteknya di 3 Kabupaten yaitu Kader – Kader di Kabupaten Karawang, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Bantul.

Disampaikan pula bahwa 5 Kunci Keamanan Pangan yaitu (1) Jagalah Kebersihan, (2) Pisahkan Pangan Matang dan Pangan Mentah (termasuk jika menggunakan talenan juga dipisah, jadi perlu punya 2 talenan di dapur), (3) Masaklah dengan Benar, (4) Jagalah Pangan dengan Suhu Aman, dan (5) Gunakan Air dan Bahan Baku yang Aman.

Kowani Menghadiri Seminar Nasional bertajuk Peluang dan Tantangan di Bidang Kesehatan Dalam Meraih Bonus Demografi 2045

Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang diwakili oleh Wasekjen Pemerhati Bidang Sosial, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (Soskeskel) Ibu Chamsiar AR, SE dan Wakil Ketua Bidang Kesehatan Soskeskel Kowani Ibu Rudiawati Sari Endah menghadiri Seminar Nasional bertajuk Peluang dan Tantangan Di Bidang Kesehatan Dalam Meraih Bonus Demografi 2045, Rabu (26/2/2020).

Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Insan Cendekia Indonesia (YAICI) dan Aisyiyah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan tersebut bertempat di Aula Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jl. Jend. Sudirman No.19 Senayan, Jakarta Pusat.

Sebagai Keynote Speaker pada acara tersebut Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof.Dr.Muhajir Effendy, M.A.P yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Bidang Kesehatan drgAgus SupraptoM.Kes menyampaikan visi dan misi Presiden dan lebih menekankan dalam mempersiapkan diri sejak dini khususnya calon orang tua untuk mencapai generasi emas 2045.

Sesuai dengan tema yang diangkat, masalah gizi dan stunting menjadi objek pembahasan utama dari para pembicara yang hadir.

Anggota DPR RI Komisi IX Dapil Jawa Barat VI, Intan Fitriana Fauzi, SH., LL.M menyampaikan materi terkait “Tantangan Bidang Kesehatan”. Menurutnya, saat ini yang terpenting edukasi ke masyarakat harus lebih di tingkatkan, bahwa kandungan gula yang tinggi pada Susu Kental Manis (SKM) tidak untuk di konsumsi balita sebagai pengganti ASI. Konsumsi SKM  tidak baik untuk anak dalam masa pertumbuhan. SKM yang di konsumsi dengan cara yang keliru bisa menjadi pemicu terjadinya stunting pada anak karena kandungan gula berlebih yang menghambat pertumbuhan anak.

Selain Anggota DPR RI Komisi IX, Intan Fitriana Fauzi, SH., LL.M, turut hadir sebagai narasumber Ibu Kirana Pritasari (Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes) yang menyampaikan materi ‘Percepatan Perbaikan untuk Mencapai Generasi Emas 2045’., antara lain dengan penurunan anemia ibu hamil, penurunan balita kurang gizi, perhatian pada obesitas dewasa.

Sementara itu pembicara dari Yaici membahas tentang ‘Dampak Kebiasaan Konsumsi SKM dan Krimer Kental Manis terhadap Kejadian Gizi Buruk di 3 Provinsi’.

Pembicara terakhir yaitu Ketua Bidang Kesehatan PP Aisyiah membahas ‘Generasi Emas 2045′ yang menyampaikan tentang 5 pilar keluarga sakinah untuk menyongsong generasi emas yaitu spiritual, pendidikan, ekonomi, kesehatan & lingkungan serta sosial.

Pencapaian untuk generasi emas Indonesia 2045 sangatlah tidak mudah. Peranan dari semua pihak menjadi sangat penting. Tidak saling mengandalkan namun melalui kerjasama bisa mencapai hasil yang maksimal kedepannya.

Bakti Sosial Kowani di Binaan Al-Hidayah Masjid As-Salimah Klender

Alhamdulilah masih bisa berbagi dan silaturahim, selasa pagi sekali menerobos hujan dan banjir di jalan menuju Masjid As-Salimah Klender Jakarta tempat salah satu Anggota Bidang Soskeskel Kowani Ibu Purwati perwakilan dari Al-Hidayah.

Ungkapan syukur tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Soskeskel Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Dr. Khalilah usai melaksanakan Bakti Sosial membagikan Sembako dan Baju Layak Pakai kepada 50 Anak Yatim Piatu dan 50 Ibu-Ibu Janda atau Dhuafa, Selasa (25/2/2020).

Acara yang terselenggara atas bantuan Ibu Dr. Widarmi Wijana, MM yang telah menyalurkan sumbangan dari lingkungan RT di rumahnya tersebut dihadiri oleh Ibu Chsmsiar Ar, SE selaku Wakil Sekjen Kowani dan Anggota Bidang Soskeskel Kowani Yaitu Ibu Rudiawati, Ibu Mieke, dan Ibu Linda.

“Sebagai Kabid Soskeskel Kowani yang memimpin acara Bakti Sosial ini, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, amanahnya telah disalurkan dengan baik, dan diterima dengan baik pula, Semoga para donatur dilipatgandakan rizkinya dan penuh keberkahan hidupnya, dan yang menerima dapat bahagia dan manfaatnya, Amin…” kata Dr. Khalilah, M.Pd.

Pada kesempatan tersebut Ibu Khalilah juga menyampaikan pesan agar kita selalu menjadi orang baik.

“Hidup ini penuh warna, walaupun mungkin ada orang sekitar kita yang tidak suka, iri dan dengki, hingga berusaha mengurangi peran kita, tapi tetaplah menjadi orang baik, karena Allah SWT Maha Adil dan Maha Mengetahui, Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman, berilmu, dan bertaqwa, Amin…” Pesan Ibu Khalilah.

Kowani Siap Bersinergi dengan Program Pemerintah

Kongres Wanita Indonesia (Kowani) membahas program kerja dengan menghadirkan 190 orang pengurus dalam “kabinet” Kowani yang diketuai DR. Giwo Rubianto Wiyogo, S.Pd. Ini adalah rapat kerja pertama sejak Giwo terpilih kembali memimpin Kowani pada Desember 2019.

Ditemui di sela-sela raker, Giwo menyampaikan Kowani sebagai organisasi federasi yang mewakili organisasi perempuan yang menjadi anggota Kowani merasa perlu mendapatkan masukan-masukan program kerja apa saja yang harus dijalankan demi kemajuan organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.

Program-program kerja yang tengah disusun ini berdasarkan usulan dari 12 bidang: organisasi dan keanggotaan; agama; pendidikan, ilmu pengetahuan, seni dan budaya; sosial, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga; lingkungan hidup; ekonomi, koperasi, dan ukm; ketenagakerjaan; hukum dan hak asasi manusia; politik; hubungan luar negeri; pengembangan lembaga; hubungan masyarakat.

“Saya sampaikan kepada seluruh anggota Kowani, sebagai organisasi federasi harus bekerjasama menjalankan program-program Kowani dan bersinergi dengan program prioritas Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak di antaranya dalam hal peningkatan pemberdayaan perempuan secara ekonomi, penurunan angka pernikahan dini, dan lainnya,” katanya, di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Giwo menambahkan, Kowani bukanlah organisasi perempuan yang biasa tapi organisasi federasi yang memayungi 96 organisasi yang berasal dari bermacam profesi, agama, pendidikan, dan suku. Karena itu, harus punya persepsi dan pemahaman yang sama dalam menjalankan program.

Omnibus Law
Giwo Rubianto Wiyogo juga menyorot Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law. Giwo meminta RUU tersebut tidak menurunkan hak-hak tenaga kerja perempuan. “RUU Cipta Kerja ini idealnya mendukung tenaga kerja, terutama tenaga kerja perempuan yang diutamakan,” tandasnya.

Draf RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah pada DPR, yang tidak lagi ada lagi cuti haid, dan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan berpotensi mendiskreditkan perempuan. Sedangkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 82, perempuan berhak mendapatkan cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.

Begitu juga dengan perempuan yang mengalami keguguran pun berhak mendapat cuti selama 1,5 bulan. “Antara kepentingan pengusaha dan tenaga kerja harus seimbang. Hal itu sudah ada di UU Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Giwo juga menambahkan jika pemerintah fokus pada pembangunan sumber daya manusia, maka perempuan harus menjadi target utamanya. Perempuan idealnya harus berpendidikan, karena dialah pendidik pertama dan utama di dalam keluarga.

Perempuan juga corong dari kepentingan keluarga. Kunci utama ketahanan keluarga adalah para perempuan. Karena itu, pemerintah hendaknya mendukung tenaga kerja perempuan dan harus mendapatkan prioritas. Perempuan itu memiliki beban ganda. Negara yang baik, adalah negara yang memperhatikan perempuan,” karmta Giwo.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja karena tIdak mengandung tiga prinsip ketenagakerjaan.

“Prinsip ketenagakerjaan yakni kepastian kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial, atau dengan kata lain tidak ada perlindungan bagi buruh. Bahkan menghilangkan kesejahteraan yang selama ini didapat buruh,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal.

Tidak adanya kepastian kerja, lanjut dia, tercermin dari outsourcing dan kerja kontrak seumur hidup tanpa batas. PHK bisa dilakukan dengan mudah, dan tenaga kerja asing buruh kasar yang tidak memiliki keterampilan berpotensi bebas masuk ke Indonesia. (tety)

sumber link: http://possore.com/2020/02/19/kowani-siap-bersinergi-dengan-program-pemerintah/?fbclid=IwAR09MSGu8uR7_Mo06RMU9zYqdvUyx1jQQ2AfFZ0_axPFLmX4QoW-fek3hi8

baca juga:

Bimtek Dasar Pekerja Sosial Masyarakat

Kongres Wanita Indonesia (Kowani) turut berpartisipasi dalam kegiatan “Bimbingan Teknis Dasar Pekerja Sosial Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI di Hotel Amarosa Bekasi Barat.

Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Nasional yang sekaligus Ketua Umum Kowani Dr. Ir Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd dalam sambutannya memberikan semangat kepada peserta Bimtek. Beliau menyampaikan bahwa IPSM bersifat mandiri, otonom dan tidak hirarkis. Dimana pekerja sosial masyarakat merupakan relawan sosial, salah satu sumberdaya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. Beliau pun menghimbau  kepada semua pekerja sosial masyarakat dan yang akan menjadi pekerja sosial masyarakat untuk satukan tekad, kompak, gotong royong dan mewujudkan gerakan kesetiakawanan sosial secara proaktif, masif dengan cara berkoordinasi, bertahap, berlanjut dan berkesinambungan, berawal dari yang kecil sampai yang besar, serta di mulai dari diri sendiri, keluarga kita, lingkungan kita sampai skala nasional bahkan internasional.

Sementara itu Dirjen Pemberdayaan Nasional Kementerian sosial RI. Bapak Pepen Nazarudin menegaskan bahwa pekerja sosial masyarakat menjadi ujung tombak dalam pelayanan pekerja sosial di Indonesia. Menurut beliau ada 4 sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di antaranya tenaga kerja sosial, pekerja sosial, relawan sosial dan penyuluh sosial.   Pekerja Sosial Masyarakat tersebut bertugas mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial berikutnya membantu, mendorong, menggerakkan, pengembangan kegiatan penyelenggaraan secara sosial di wilayah Republik Indonesia, mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial, mendampingi program program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan ditingkat desa atau kelurahan, berperan aktif di berbagai program Nasional dan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Acara yang berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 17-18 Februari 2020 tersebut diikuti oleh 500 orang peserta. Sementara itu melalui bidang Sosial, Kesehatan, dan Kesejahteraan Keluarga (Soskeskel) Kowani telah mengutus 25 orang pengurus yaitu antara lain: Chamsiar, Khalilah, Darma Dj, Lin Dwi Linawati, Pittawati Batubara, Purwati, Titien, Hikmah, Rahmayulis Saleh, Mieke Langi. M, Adjeng Koesnadi, Mauly Zepty, Rudiawati, Rahma, Tina Agustina, Retno Purweni, Ladylokollo, Media, Nenny, Linda, Marwani, Asdirwati, Amelia, Ramlah Umar dan Umi Musyarofah, MA.

Para peserta dengan penuh semangat mengikuti acara demi acara hingga selesai. Adapun paparan yang disampaikan pada Bimtek tersebut ada 9 materi yaitu (1) Citra Diri dan Komitmen PSM, (2) Identifikasi, Pemetaan Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS, dan PSKS Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, PPKS ada 26 permasalahan terbanyak anak terlantar, (3) Kerelawanan Sosial, (4) Konsep Dasar PSM, (5) Monev PSM, (6) Pendampingan Sosial, (7) Tahapan Pemecahan Masalah, (8) Teknik Pemecahan Masalah, dan (9) Wawasan Kebangsaan.

Sementara itu Dr. Khalilah, M.Pd selaku Ketua Bidang Soskeskel Kowani berharap dengan telah mengikuti bimtek PSM ini Kowani dapat lebih bersinergi dengan PSM dalam melaksanakan panggilan-panggilan hati untuk terus meningkatkan kepedulian sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kowani Hadiri HUT IWAPI Ke-45

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd didampingi Sekjen Kowani Ibu Titien Pamudji, S.IP, Wasekjen Kowani Ibu Chamsiar AR, SE, Ketua Kowani Heryana Hutabarat, S.Sos dan Ketua Bidang Soskeskel Kowani Dr. Khalilah, M.Pd menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun IWAPI ke 45 tahun, Senin (10 Februari 2020).

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Nusantara IV Gedung MPR/DPR RI Jakarta tersebut mengambil tema “45 Tahun IWAPI Terus Meningkatkan Peran dan Kualitas Perempuan Pengusaha Menuju Indonesia Maju”.

Menurut Ibu Hana Fadel selaku Ketua Panitia acara, HUT IWAPI ke-45 hari ini akan diisi dengan Seminar, Penandatanganan MoU, Sosialisasi 4 Pilar, Fashion Show dan pameran produk-produk UKM serta pembagian Door Price.

Sementara itu Ketua Umum IWAPI, Ibu Nita Yudi dalam sambutannya memperkenalkan seluruh Ketua DPD IWAPI dari 33 Propinsi dan DPD IWAPI Kaltar.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati SE.M.Si.yang turut hadir menyampaikan bahwa terkait perempuan ada lima (5) isu prioritas yang harus diberdayakan oleh organisasi dan menjadi fokus pembangunan PPPA berdasarkan arahan Presiden RI. Pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Kelima, pencegahan perkawinan anak.

Acara tersebut dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Ibu Lestari Moerdijat MA selaku Wakil Ketua MPR mewakili Ketua MPR. Dalam sambutannya beliau berbicara tentang persamaan hak dalam segala aspek kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara dengan konsep pembangunan peningkatan pemberdayaan Perempuan dalam hidup.

Pemotongan tumpeng yang didahului pembacaan doa oleh Ibu Dewi Motik Pramono dan pemutaran film singkat berdurasi 2 menit yang bercerita tentang HIV AIDS pun menjadi acara pamungkas kegiatan yang diselenggarakan hasil kerjasama antara MPR RI dengan DPP IWAPI tersebut.

PASTIKAN…! Ketum KOWANI, Giwo Rubianto: Negara Harus Hadir Lindungi 4,2 Juta Pekerja Rumah Tangga

JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk segera membahas dan menyetujui Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang sudah 3 periode DPR-RI yaitu 15 tahun lebih tertunda. Karena mayoritas PRT adalah kaum perempuan, maka KOWANI bertanggung jawab akan terus mendesak dan mengawal agar DPR-RI  serius mempercepat pengesahannya. Hal ini ditegaskan Giwo Rubianto Wiyogo, Ketua Umum Konggres Wanita Indonesia (KOWANI) kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (10/2)

“Sudah terlalu lama para pekerja rumah tangga bekerja tanpa perlindungan hukum yang pasti. DPR RI kami minta kali ini serius membahas dan memperjuangkan secara konsisten pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Negara harus hadir melindungi 4,2 perempuan pekerja rumah tangga,” tegasnya.

Ia memaparkan ada 4,2 juta pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah pekerja perempuan. Mereka kerap mengalami kekerasan oleh majikan dan berbagai ketidak adilan, tanpa ada perlindungan hukum.

“Pekerja rumah tangga sering tidak memiliki kesepakatan kerja bersama antara dirinya dengan majikan. Sehingga tidak memiliki posisi tawar. Kalau sakit masih mayoritas majikan tidak mendaftarkan pekerja rumah tangganya untuk memiliki BPJS Kesehatan. Para pekerja rumah tangga, terpisah lama dari keluarga dan bisa dipecat secara sepihak tanpa bisa membela diri,” ujarnya.

Giwo Rubianto juga menyoroti nasib pekerja rumah tangga yang banyak bekerja dalam keluarga orang asing tanpa perlindungan hukum.

“Karena mereka tahu tidak ada hukum di Indonesia yang melindungi pekerja rumah tangganya, maka kebanyakan berlaku semena-mena dan tidak memberikan upah yang layak,” tegasnya.

Menurutnya, KOWANI selama ini telah secara terus menerus mendesak DPR-RI disetiap periode agar segera melakukan pambahasan, namun baru kali ini RUU Perlindungan bagi Pekerja Rumah tangga  menjadi prioritas di Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI.

“Untuk itu saat ini RUU tersebut perlu terus disosialisasi ke seluruh masyarakat khususnya pada kaum perempuan, bahwa masih ada 4,2 juta pekerja perempuan yang tidak ada perlindungan hukum,” ujarnya.

Kepada para Pekerja Rumah Tangga Kowani meminta agar terus bersatu dan menggalang dukungan seluas-luasnya dari masyarakat agar ikut mendesak dan mengawal pembahasan dan pengesahan RUU menjadi Undang-Undang.

“Untuk sementara menunggu pengesahan RUU menjadi undang-undang, KOWANI di seluruh daerah kami minta untuk menyiapkan advokasi bagi kaum perempuan khususnya pekerja rumah tangga yang membutuhkan bantuan perlindungan,” tegasnya.

Sebelumnya, Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI pada 5 Desember 2019 lalu menetapkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagian prioritas prolegnas 2020. Hal ini menjadi pintu pembahasan dan harus terwujud di tahun 2020.

Sementara itu, sebanyak 14 orang perwakilan dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) pada 17 Desember 2019, menghadiri Rapat Paripurna Ke 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019-2020 memantau dan menunggu Pengumuman Penetapan tentang RUU PPRT sebagai Prioritas Prolegnas tahun 2020. (Web Warouw)

sumber link: http://bergelora.com/nasional/politik-indonesia/12932-pastikan-ketum-kowani-giwo-rubianto-negara-harus-hadir-lindungi-4-2-juta-pekerja-rumah-tangga.html

MUSLIMAT AL WASHLIYAH

Pimpinan Pusat Muslimat Al Washliyah adalah Ormas yang bersifat otonom dari salah satu tiga organisasi Massa Islam terbesar di Indonesia; Al Jam’iyatul Washliyah (Dua ormas Islam lainnya: NU dan Muhammadiyah).
PP. Muslimat Al Washliyah berdiri pada tanggal 12 Januari 1935. berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Dewasa ini, Muslimat Al Washliyah terdapat di 17 Propinsi di seluruh Indonesia.