Kowani.or.id — Jakarta, Musyawarah Nasional XII Tahun 2017 Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP) dilaksanakan pada 22-23 Nov 2017 di Jakarta, dengan mengambil tema: “Tingkatkan Ketahanan Keluarga Untuk Memperkokoh Kesatuan Dan Persatuan Menuju Indonesia Sejahtera”.

Pada sambutannya, Ketua Umum PERIP, Ibu Ratna Djoko Suyanto menyampaikan bahwa warga PERIP harus meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan menuju Indonesia sejahtera, dimana peran Ibu sangat penting dan diperlukan untuk membentuk keluarga yang mumpuni dimana ketahanan keluarga terbukti ampuh menangkal masalah masalah sosial dalam masyarakat seperti pornografi-narkoba-radikalisme-korupsi yang saat ini dengan sangat hebatnya melanda generasi muda di mana saja. Ketahanan Keluarga adalah pilar bangsa untuk menangkal hal ini semua.

Pada kesempatan ini juga, disampaikan oleh Bapak Agum Gumelar selaku Pembina Utama PERIP, bahwa menjadi pengurus suatu organisasi masa kini adalah merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Sebagai ormas, PERIP harus berdikari dan berswadaya, maka buatlah progja yang serealistis mungkin yang bisa diaplikasikan ke seluruh anggota dan disesuaikan dengan kondisi saat ini dan keberadaan kita sebagai ormas. PERIP harus SOLID. Harus mengetahui permasalahan anggotanya dan peduli apa yg terjadi di masyarakat sekitarnya. Berperan sebagai kekuatan moral untuk berani memberikan masukan kepada pimpinan, kita memang prihatin dengan keadaan sekarang, tetapi kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap optimis.

Buatlah organisasi PERIP makin dikenal, dicintai dan disegani oleh masyarakat.

Terpilih secara aklamasi adalah ibu Ratna Sinar Sari Djoko Suyanto dari PERIP unsur AU sebagai Ketua Umum yang kedua kalinya dengan masa bakti 2017-2022.

Kowani.or.id — Jakarta, RRI World Service Voice of Indonesia menyelenggarakan Diplomatic Forum, bertema Akhiri kekerasan terhadap perempuan. Tema tersebut diperdalam dengan mengangkat topik Pemberdayaan untuk meningkatkan martabat kaum perempuan.

Dialog yang berlangsung di lantai dasar kantor RRI,  Jl. Merdekat Barat Jakarta, Rabu (22/11/2017) ini, menghadirkan pembicara antara lain dari Dra. Sri Danti Anwar, MA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak (KPP&PA), Prof. Dr. Nina Nurmila dari Komnas Perempuan, dan Dr. Sabina Machl dari UN Woman Country Representative.

Kepala RRI World Service Voice of Indonesia Anhar Achmad, dalam sambutannya mengatakan tindakan kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan masalah individu masyarakat, atau pun masalah nasional. Namun telah menjadi masalah global yang patut mendapat perhatian.

Menurut statistik yang dikeluarkan sebuah institusi viktimologi (penanganan korban) di Belanda, 23% perempuan di satu negara di Amerika Selatan, atau sekitar 1 dari 4 wanita, mengalami bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Dewan Eropa memperkirakan bahwa 1 dari 4 perempuan di Eropa mengalami kekerasan dalam rumah tangga semasa hidupnya.

Majalah India Today, melaporkan bahwa rasa takut selalu menghantui para perempuan di seantero India, dan pemerkosaan bisa jadi mengingtai mereka di setiap sudut jalan di mana saja, di tempat umum pada setiap saat.

Salah satu langkah yang bisa diambil dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap kaum perempuan, adalah dengan langkah pemberdayaan.

Pemberdayaan ini harus dilakukan sejak dini, dengan menanamkan pendidikan yang merata bagi kaum perempuan disertai dengan berbagai keahlian.

“Tugas ini menjadi tanggung jawab semua pihak, agar upaya menghilangkan perilaku kekerasan terhadap kaum perempuan sebagai hasil akhir dapat tercapai,” ujar Anhar.

Galeri:

Pencanangan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) dilaksanakan di Tugu Api Taman Mini Indonesia Indah, Kamis 23 November 2017.

Dalam sambutannya, Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ibu Puan Maharani menekankan pentingnya gotong-royong semua pihak untuk mewujudkan masyarakat sadar pangan aman.

“Apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan upaya promotif prefentif, dari hulu sampai hilir atau hilir ke hulu, dan itu hanya bisa dilakukan secara bersama sama,” tegas Menko PMK.

Sebelumnya Menko PMK juga mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah menginisiasi GERMAS SAPA sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan pangan aman guna meningkatkan derajat masyarakat hidup sehat.

Menurut Menko PMK, keberhasilan dari GERMAS SAPA selain dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga melalui kampanye yang telah dilaksanakan, juga memerlukan inisiatif dari masyarakat untuk mensukseskan gerakan ini.

Saat ini perkembangan produk industri pangan olahan mengalami peningkatan yang pesat dan menjanjikan. Namun, perkembangan pasar produk olahan tersebut tidak diikuti dengan jaminan aspek keamanan pangan karena sering kali lebih mementingkan aspek keuntungan. Karenanya, Menko PMK berpesan agar jajanan atau makanan yang dijual di pinggiran jalan juga mengutamakan aspek kesehatan.

“Bagaimana caranya supaya makanan tersebut tetap enak namun tetap sehat. Ini yang paling penting. Karena kalau kita melarang mereka berjualan artinya kita menghentikan penghasilan mereka. Tentu itu tidak menyelesaikan masalah,” jelas Menko PMK.

Menurutnya, yang terpenting dari GERMAS SAPA adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Menko PMK dalam hal ini mendorong BPOM untuk selalu melakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih luas dan intensif.

Menko PMK menyebutkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan mensosialisasikan gerakan masyarakat ‘isi piringku’. Kepada awak media Menko PMK menyampaikan bahwa Gerakan Isi Piringku merupakan gerakan makan makanan yang sehat, seimbang, dan bergizi. Gerakan ini akan disosialisasikan melalui sekolah-sekolah dan masyarakat tentunya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing.

“Dimulai dari diri sendiri, kemudian diterapkan dalam keluarga dan masuk dalam kehidupan sehari hari. Dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim, saya canangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan pada hari ini. Mari bergerak bersama menuju Indonesia sadar pangan aman,” himbauan Menko PMK kepada PKK, Kowani dan LSM serta undangan yang hadir.

Usai memberikan arahan Menko PMK melakukan acara seremonial tumbuk lesung didampingi oleh Kepala BPOM, Ketua Umum Penggerak PKK Pusat, Ketua Umum Kowani, Ketua umum PP Bhayangkari dan Ketua Umum Apeksi. Selanjutnya Menko PMK meresmikan penambahan zat pemahit pada formalin yang ditandai dengan penuangan zat pemahit kedalam drum yang berisi formalin. Menko PMK juga melalukan peninjauan di Mockup Pasar Aman Sehat dan Pameran Informasi.

Pada acara tersebut, Menko PMK memberikan penghargaan bagi organisasi PKK, Kowani (sebagai media informasi / penyiaran berita germas terbanyak) dan Bhayangkari serta penghargaan kepada desa pangan aman dan pasar aman dari bahan yang berbahaya yang terdiri dari Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota dan Pasar serta Rumah Sakit. Selain itu Menko PMK juga melakukan Penyerahan Test Kit kepada Asparindo; Education Kit kepada perwakilan Sekolah; UMKM Kit kepada Perwakilan UMKM; PKK Kit kepada Ketua TP PKK; Pramuka Kit kepada Kwarnas Pramuka, serta Bhayangkari kit kepada Ketua Umum Pengurus Bhayangkari Pusat; dan Dharma pertiwi Kit.

Ketua Umum Kowani Dr.Ir.Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd. dengan 91 Organisasi Anggota yang ada di seluruh Propinsi dan hadir pada acara tersebut siap mendukung dan mensosialisasikan Germas Sapa melalui Bidang Soskeskel ke seluruh Anggota Organisasi sebagai bukti mendukung Himbauan Menteri PMK ibu Puan Maharani. Mengingat Kongres Wanita Indonesia yang menerima Penghargaan sebagai Informasi Media dalam kegiatan Germas.

Kepala BPOM, Penny K. Lukito, menyampaikan “Permasalahan formalin yang jadi masalah pangan akan kami tuntaskan,” ujar Penny, dalam pembukaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA).

Hadir dalam kesempatan ini Kepala BPOM, Penny K. Lukito; Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey; Wagub Sulawesi Barat, Enny Anggraini; Ketua Umum PKK Pusat, Ketua Umum Kowani, Ketua Umum PP Bhayangkari, para tokoh agama dan masyarakat, serta pelajar. Turut pula mendampingi Menko PMK, Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK, Sigit Priohutomo.

Galeri:

Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Forum Pengada Layanan beserta sejumlah organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif mengadvokasi korban-korban kekerasan seksual menggelar ”Diskusi Pendalaman Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” di Kantor Kowani, Rabu (22/11/2017).

Mengingat sering terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak serta kurang adanya perlindungan yang tegas bagi korban, ada 6 elemen yang menjadikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ini sangat urgen dan penting untuk segera dibahas dan ditetapkan oleh DPR. Dokumen enam elemen kunci tersebut antara lain acara pidana, sembilan jenis kekerasan seksual, pencegahan, pemulihan, pemantauan dan ketentuan pidana.

Selain diskusi tentang pendalaman elemen kunci RUU PKS, dibahas juga perumusan strategi advokasi dalam mengadvokasi elemen kunci RUU PKS. Sejumlah peserta diskusi juga berharap media untuk ikut mengawal proses RUU PKS di DPR.

Komnas Perempuan dan FPL mengindentifikasi 9 (sembilan) jenis tindak kpidana kekerasan seksual yang harus diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu sebagai berikut: (1) Pelecehan Seksual, (2) Eksploitasi Seksual, (3) Pemaksaan Kontrasepsi, (4) Pemaksaan Aborsi, (5) Perkosaan, (6) Pemaksaan Perkawinan, (7) Pemaksaan Pelacuran, (8) Perbudakan Seksual, dan (9) Penyiksaan Seksual.

Pengaturan 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual sebenarnya merupakan solusi terhadap hukum positif yang belum mampu menanggulangi kerugian korban dan melindungi hak-hak korban, menangani kasus secara komprehensif dan mencegah keberulangan terjadinya kejahatan seksual.

”Kami berharap sembilan jenis kekerasan seksual tetap masuk dalam RUU PKS sebagai tindak pidana. Kami akan tetap mengawal agar jenis kekerasan seksual seperti pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, dan perbudakan seksual tetap masuk dalam RUU tersebut,” tutur Ketua Umum Kowani, Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd.

Sementara itu Inten dari Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan menyatakan, kegiatan pendalaman elemen kunci RUU PKS akan terus dilanjutkan Komnas Perempuan dan Kowani. Dokumen enam elemen kunci akan disebarluaskan dengan bahasa yang mudah dibaca sesuai dengan konteks.

Dukungan dari berbagai pihak sudah Kowani dapatkan dengan salah satunya menandatangani Petisi.

STOP Kekerasan Seksual..!!!