Jakarta, kowani.or.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menggelar kampanye keuangan syariah memanfaatkan momentum bulan Ramadhan dengan tema Safari Ramadhan. Safari Ramadhan Edukasi Keuangan dengan tema “Cerdas Keuangan Syariah, Kunci Berkah dan Sejahtera” digelar pada Selasa (20/6) di Hotel Crowne Plaza, Jalan Gatot Subroto Kav. 2-3, Jakarta Selatan.

Safari Ramadhan digelar beberapa kegiatan yang diarahkan untuk memberikan edukasi keuangan syariah ke masyarakat seperti kelompok pengajian muslimah, Majelis Taklim, Penghulu KUA, Da’I Takmir Masjid, Komunitas UMKM, dan pengurus serta organisasi anggota Kowani.

Kegiatan Safari Ramadhan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap produk/layanan jasa keuangan syariah, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus investasi illegal.

“Sederet kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan diseminasi informasi terkait kebijakan OJK, khususnya di bidang pengembangan keuangan syariah dengan memanfaatkan momentum Ramadhan,” kata Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional OJK Triyono.

Data OJK per 31 Maret 2017, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp967,9 triliun dengan proporsi industri perbankan syariah mencapai sebesar Rp368,17 triliun, IKNB syariah sebesar Rp92,57 triliun dan pasar modal syariah mencapai sebesar Rp509,72 triliun.

Galeri:

Jakarta, kowani.or.id — Satu dari tiga perempuan usia 15-64 tahun atau sekitar 28 juta orang pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Secara presentase didapat 18,25 % pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual oleh pasangannya, 31,74% pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual pernah/sedang memiliki pasangan, dan 42,71% pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual, belum pernah memiliki pasangan. Ironisnya sekitar 1 dari 10 perempuan  usia 15-64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.

Presentase yang sangat mengkhawatirkan ini tercatat oleh Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016, hasil kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar sinergi pemerintah yang konkrit, tetapi juga dibutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Komitmen mengentaskan tindak kekerasan pada perempuan telah dicerminkan Kemen PPPA melalui program Three Ends (Tiga Ahiri) yaitu: 1). Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2). Akhiri perdagangan orang; 3). Akhiri  kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan.

Jumat (9/6/2017), Segenap pengurus Kongres Wanita Indonesia (Kowani) turut hadir pada acara Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan yang dilaksanakan di Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi, Menteng Jakarta Pusat.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak di wilayah konflik sosial, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Kampanye yang difasilitasi oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dibuka oleh Menteri PPPA, Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA. dan dipimpin oleh Ibu Trie Tito Karnavian.

Galeri:

Jakarta, kowani.or.id — Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd. dan sejarawan Aceh Pocut Haslinda, pada saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi X DPR meminta untuk memperkuat usul penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Malahayati.

Pertemuan ini juga dihadiri keturunan langsung Malahayati, Ibu Tengku Putroe Safiatuddin Cahaya Nur Alam yang juga cucu langsung Sultan Aceh terakhir, yakni Sultan Alaiddin Muhammad Daudsyah serta Kolonel TNI AL Syarif.

“Kami mengharapkan dukungan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, dan sejarah, agar Pemerintah segera dapat mengabadikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional pada momentum 10 November 2017 tahun ini,”ujar Giwo Rubianto.

Selain rekomendasi dari DPR RI, Giwo yang didampingi para pengurus Kowani juga menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pengusulan tersebut ialah diperlukan surat usulan dari gubernur Aceh yang ditujukan kepada Kementerian Sosial sebelum 16 Juni 2017.

“Kami berharap gubernur Aceh dapat segera menanggapi surat Kowani tanggal 15 Mei dan 5 Juni lalu, perihal percepatan usulan pahlawan Laksamana Malahayati. Dalam surat tersebut kami menyampaikan adanya arahan dari Mensos RI tentang perlunya surat usulan pencalonan Laksamana Malahayati menjadi pahlawan nasional dari Pemda Aceh,”ujar Giwo.

Malahayati dikenal sebagai salah satu laksamana perempuan pertama di dunia yang memimpin sekitar 100 kapal perangn dengan kekuatan puluhan ribu pasukan “inong bale” (para janda perang).

Ia juga dikenal sebagai tokoh pemberani, mampu membangkitkan semangat pasukan, ahli strategi dan diplomasi.

Hasil pertemuan tersebut, Komisi X DPR secara bulat merekomendasikan kepada pemerintah untuk menetapkan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional saat peringatan hari pahlawan nasional 10 November 2017 mendatang.

“Komisi X DPR RI secara bulat telah memberikan dukungannya dan akan meminta pimpinan DPR RI segera mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pemerintah untuk dapat menindaklanjuti usulan tersebut,” kata Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya dalam pernyataan persnya, Selasa(6/6/2017).

Teuku Riekfy yang juga anggota DPR Fraksi Partai Demokrat dari Dapil Aceh, menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, banjir dukungan disampaikan oleh berbagai fraksi.

Diantaranya dari Popong Otje Djunjunan dan Marlinda Abdullah Puteh (Golkar), Latifah Sohib dan Arzeti Bilbina (PKB), Dadang Rusdiana (Hanura), Amran (PAN), Anwar Idris (PPP), Muslim (Demokrat), dan Sutan Adil Hendra (Gerinda).

Turut menghadiri rapat ini para tokoh Aceh, seperti Fikar Weda (budayawan), Royes Ruslan (DPRK Kota Banda Aceh), dosen Institut Seni dan Budaya Indonesia-Aceh, Dedy Afriadi dan Teuku Afifuddin.

“Dalam RDP segenap anggota Komisi X menyambut baik usulan tersebut, mengingat tokoh Malahayati adalah aset bangsa, yang dapat menjadi suri tauladan bagi generasi muda Indonesia,” ujar Riefky.

Galeri:

Baca juga:
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/06/06/komisi-x-dpr-secara-bulat-rekomendasikan-laksamana-malahayati-jadi-pahlawan-nasional

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/06/06/or4srl354-komisi-x-dukung-laksamana-malahayati-jadi-pahlawan-nasional

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16659/t/Laksamana+Malahayati+Didukung+Jadi+Pahlawan+Nasional

http://news.metrotvnews.com/peristiwa/MkMjqJOK-laksamana-malahayati-diusulkan-jadi-pahlawan-nasional

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Kowani Fair 2017 di SME Tower, Jakarta, Kamis (1/6/2017).  Kowani Fair merupakan acara tahunan yang diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi dan  mempromosikan hasil produk dari pengusaha wanita Indonesia dan juga  sebagai sarana dalam mencari pasar-pasar baru bagi produk-produk yang ada. Tema yang diusung tahun ini adalah “Memperkuat Kemandirian Ekonomi Perempuan Berbasis Kearifan Lokal dengan memanfaatkan Sarana Teknologi Informasi”.

Bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, dalam sambutannya Menteri Sosial mendorong kaum wanita untuk memiliki kemandirian ekonomi karena peran wanita dalam perekononomian tanah air memiliki unsur yang penting guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi angka kemiskinan. Menteri Sosial juga berharap agar organisasi-organisasi wanita dapat lebih aktif untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kaum wanita, sehingga mampu mendongkrak kemandirian masing-masing pribadi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kowani Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd. mengusulkan kepada Menteri Sosial agar Laksamana Malahayati, seorang pejuang wanita dan Laksmana  Muslimah pertama di dunia dari Aceh, agar dapat diangkat sebagai pahlawan nasional. Hal ini sekaligus menyikapi minimnya jumlah pahlawan nasional wanita dibanding pahlawan nasional pria. Dari total 169 pahlawan nasional, hanya 12 yang wanita.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sosial mengatakan bahwa Kowani harus mendapat rekomendasi resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh mengingat Laksamana Malahayati berasal dari Aceh.

“Permohonan usul pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden melalui Dewan Gelar. Sebelumnya diadakan verifikasi, penelitian dan pengkajian melalui proses seminar, diskusi, serta sarasehan di daerah kelahiran serta di tingkat nasional ” tutur Menteri Sosial.

Seperti diketahui bahwa undang-undang memperbolehkan masyarakat untuk mengusulkan nama-nama yang dinilai tepat untuk mendapat anugerah sebagai pahlawan perintis kemerdekaan dan pahlawan nasional.

Sementara itu, sebagai Ketua panitia Hj. Oni Jafar Hafsah, SE. menyampaikan bahwa acara yang digelar organisasi wanita pengusaha ini menyediakan 150 Stand menampilkan produk unggulan dari UKM binaan BUMN, Perbankan, Binaan Asosiasi, Himpunan dan gabungan pengusaha. Dan diisi berbagai kegiatan diantaranya pameran, seminar, talkshow, aneka lomba seperti lomba busana muslim, lomba paduan suara, lomba aneka ta’jil, Lomba Line Dance dan Lomba Kreatifitas Anak.

Pada hari keempat Kowani Fair,  Badan Pengawas Obat dan Makanan menyampaikan paparan tentang 5 Kunci Keamanan Pangan Keluarga, sedangkan Ketua MPR RI memberikan sosialisasi 4 Pilar kepada peserta dan pengunjung yang datang.

Galeri: